Ketua Umum Forum Doktor Komunikasi Indonesia : Respon Pemerintah dan DPR Diperlukan Agar Masyarakat Percaya

Ketua Umum Forum Doktor Komunikasi Indonesia (FDKI), Dr. Andi Budi Sulistijanto

JAKARTA, suarakpk.com – Mencermati situasi Negeri saat ini, tidak dapat dipungkiri jika masyarakat sedang marah dan kecewa dengan kondisi politik nasional yang dipicu buruknya tata kelola komunikasi parlemen, sehingga memunculkan statemen-statemen kontroversial personal dari anggota DPR maupun Menteri yang seharusnya menjadi peneduh rakyat, namun pada kenyataannya, hal ini telah mengakibatkan gerakan sosial yang semakin besar dan berdampak.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Forum Doktor Komunikasi Indonesia (FDKI), Dr. Andi Budi Sulistijanto, melalui sambungan selulernya, Rabu (3/8/25), menghimbau semua pihak saling memahami situasi yang sekarang ini terjadi.

Menurut Dr. Andi Budi Sulistijanto, bahwa pemerintah dengan dukungan polisi dan militer untuk tetap persuasif hadapi gerakan massa.

“Aksi demonstrasi adalah hak konstitusi yang perlu dijaga dan diberikan untuk warga negara, sehingga tidak ada alasan untuk melarang dan menghentikan secara represif,” ujar Dr. Andi Budi Sulistijanto atau lebih dikenal dengan nama Gus Andi.

Dikatakan Gus Andi, Pemerintah semestinya bukan hanya mengakomodir aspirasi rakyat saja, namun juga mengevaluasi seluruh kebijakannya.

“Pemerintah menindaklanjuti keinginan publik dengan mengevaluasi seluruh kebijakan yang menyinggung atau membebani rakyat,” katanya.

Gus Andi menegaskan, bahwa Elit Parpol semestinya tidak kembali membodohi rakyat, dengan istilah penonaktifan keanggotaan DPR, namun Elit Parpol segera menarik anggotanya di parlemen yang telah menciptakan kegaduhan, dan segera lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Semestinya. Elit Parpol bukan hanya menonaktifkan anggotanya di DPR, sebab menurut UU MD3, tidak ada istilah penonaktifan, namun yang ada pemberhentian dan segera dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW),” tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Andi mengungkapkan, bahwa Respon pemerintah diperlukan agar masyarakat percaya, jika pemerintah masih memihak pada rakyat.

“Bertentangan dengan keinginan rakyat hanya akan menyisakan korban kekerasan dan politik, baik di pihak rakyat, penegak hukum bahkan pemerintah,” ungkapnya.

Gus Andi berharap, demi kondusifitas dan kelangsungan demokrasi di Indonesia, pemerintah harus mendengar dan memahami kemarahan rakyat.

“Dengan menimbang tawaran serta tidak lagi menghasilkan kebijakan yang menjadi beban bagi rakyat secara umum,” pungkasnya. (001/red)