BATU BARA – DPRD Kabupaten Batu Bara melalui Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) meminta pemerintah kabupaten mengoptimalkan penggalian potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor perusahaan dan kawasan industri.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Pansus PAD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin (19/10/2026). Laporan dibacakan H. Rohadi, SP., MH., dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Nurhaji, perwakilan Bupati Batu Bara Ruby Anto Sari Siboro, anggota DPRD, OPD, serta unsur Forkopimda.
Dalam laporan tersebut, Pansus meminta Pemkab Batu Bara membentuk tim percepatan PAD dengan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas dan kompeten untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
Pansus juga menyoroti perlunya intensifikasi pajak dan retribusi, peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan di Kabupaten Batu Bara.
Sejumlah potensi yang disoroti meliputi pajak parkir, opsen pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), PBB-P2, dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Kawasan Industri Kuala Tanjung turut menjadi perhatian karena aktivitas pengembangan usaha perusahaan di kawasan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pendataan dan pengawasan kewajiban pajak serta perizinan sesuai ketentuan.
Selain itu, Pansus meminta Pemkab berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait evaluasi pemisahan PBB-P2 dan PBB-P5. Badan Pendapatan Daerah juga diminta memberikan perhatian terhadap penerimaan daerah dari PT PLN melalui pajak atas tenaga listrik.
Pansus berharap rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Batu Bara.
Reporter: AMY
Teks foto: Rapat Paripurna Laporan Pansus PAD DPRD Kabupaten Batu Bara di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (19/10/2026).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar