Itikat baiknya untuk membangun Laworoku ini juga harus penuh dukungan dari masyarakat Muna Barat. Sebab, niatnya DR Bahri yakni akan mengsejajarkan sama seperti kabupaten lainnya yang ada di Sultra.
Mesk belum cukup sebulan dipercayai Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai PJ Bupati Muna Barat, namun DR Bahri sudah menunjukan semangatnya dalam membangun Kabupaten Muna Barat.
Kata dia bahwa dalam menjalankan pemerintahan dan membangun daerah itu sampai dengan adanya bupati defenitif sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
"Yang harus difahami kita semua bahwa kehadiran saya di Muna Barat kali ini adalah hanya tindaklanjuti saja apa yang menjadi RPD tahun 2023-2026,"jelasnya.
Apalagi kata dia kalau didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) itu sendiri didasari atas permasalahan-permasalahan utama pembangunan yang ada selama ini.
Seperti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Perekonomian Daerah. Kemudian belum optimalnya tata kelola pemerintahan, serta belum optimalnya daya saing infrastruktur dan lingkungan.
Juru Bicara Bupati Muna Barat, Fajar Fariki, mengatakan kalau langkah dan terobosan-terobosan yang telah dilakukan PJ DR Bahri dalam pembangunan dengan energi 'Gas full' tampaknya telah menjadi gaya tersendiri untuk menahkodai pemerintahan dan pembangunan di Jazirah Laworoku.
"Ini tepat sekali dinobatkan oleh pak Dr. Bahri. Sebab, belum sebulan dilantik menjadi pemimpin pemerintahan di daerah ini beliau sudah lakukan terobosan dalam pembangunan. Ini yang perlu kita berikan apresiasi dan dikungan moral,"jelasnya.
Apalagi kata mantan Kabag Humas Pemkab Muna ini bahwa langkah terobosan yang dilakukan PJ DR Bahri itu dapat diliat saat ini. Adalah percepatan pembangunan, diantaranya pembangunan Rujab bupati dan Wakil serta Rujab pimpinan DPRD serta Mol Pelayanan perizinan.
"Saat ini langkah awal yang sudah diambil adalah dengan meninjau langsung lokasi serta mengganti rugi lahan milik warga,"ungkapnya.
Langkah lain yang telah dilakukan beliau adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan pegawai (TPP) rencana implementasi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan Aaparatur Sipil Negara (ASN).
"Ini bukanlah janji politik. Sebab semua yang dilakukan beliau adalah sudah sesuai dengan rencana yang tertuang secara tekstual dalam dokumen pelaksanaan pembangunan yang disebut RPD, di mana dokumen pembangunan ini biasa disebut RPJM transisi.
"Rencana pembangunan tersebut seirama dengan kegiatan komunikasi sosial berupa silaturahim pada semua elemen masyarakat termasuk Forkopinda. Langkah ini juga sebagai bentuk pemahaman sosial dan kultural, sebab silaturahim adalah modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan,"pungkasnya. (Udin Yaddi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar