Soal Penolakan TKA China di Sultra, Direktur LKBHMI HMI Kendari Tantang Ketua DPRD Sultra Sidak Bersama OKP dan BEM Se-Sultra.

Ketgam: Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Kendari, Fajar Nur Yusuf.

KENDARI, suarakpk.com- Aksi penolakan terhadap 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China kian bermunculan. Berbagai aliansi organisasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) ramai melakukan demonstrasi penolakan terhadap 500 TKA tersebut.

Tak luput dari pantauan, Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Cabang Kendari, Fajar Nur Yusuf turut menyikapi aksi demontrasi penolakan 500 TKA China tersebut.

"Secara normatif kehadiran 500 TKA China diklaim oleh Pemprov Sultra serta Pemerintah Pusat telah memenuhi persyaratan sesuai UU dan akan mengikuti Protokoler Kesehatan Covid 19 saat akan menuju ke Morosi." Ujarnya via handphone, Jumat (26/06).

Ia menuturkan transparansi dan uji publik di lapangan atau sidak ketua DPRD Sultra bersama rekan-rekan aliansi organisasi di Sultra. Apakah benar 500 TKA tersebut menggunakan visa kerja atau visa wisata.

"Kalaupun benar menggunakan visa kerja, maka harus diperjelas visa kerja yang seperti apa? Apakah telah sesuai dengan ketentuan UU sebagaimana UU NO. 13 Tahun 2003 Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 yang mana pada pokoknya menyaratkan bahwa penggunaan tenaga kerja asing adalah sebagai tenaga ahli bukan sebagai unskill labour.  Dan apakah benar 500 TKA China tersebut adalah tenaga ahli yang mengerjakan tungku di Pt. VDNI Morosi atau hanya buruh kasar. Agar publik tidak hanya menduga-duga dan menimbulkan beragam spekulasi", ungkapnya.


Fajar menegaskan LKBHMI mensupport aksi demonstrasi penolakan 500 TKA China, tetapi lebih cenderung untuk membuktikan omongan Ketua dan Anggota DPRD Sultra yang kemarin menolak kehadiran 500 TKA di lapangan.

"Untuk kita buktikan bersama-sama agar kepercayaan rakyat terhadap perwakilannya DPRD Sultra bisa dipulihkan", tegasnya.

"Sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa kalau kita ingin tolak maka mari kita tolak yaitu tolak dengan kata-kata dan juga sikap yang jelas serta tegas, tapi kalau hanya teriak tolak hanya ingin cari popularitas dan viral saja maka tidak perlu ikut bersama kami (Para Demonstran) untuk sidak di lapangan", tutupnya. (Randy Yaddi).