SALATIGA, suarakpk.com – Iinsentif guru non-ASN yang tidak dianggarkan di APBD 2026 menjadi perbincangan hangat di kehidupan Masyarakat Kota Salatiga, khususnya di lingkungan tenaga pendidik. Ini memang menjadi isu yang sangat sensitif, karena banyak guru honorer yang mengandalkan insentif tersebut sebagai tambahan penghasilan.
Sebagaimana dihimpun media suarakpk.com, beberapa tokoh, seperti Wali Kota, mantan Wali Kota, Ketua DPRD, dan mantan Ketua DPRD, telah menyatakan keprihatinan dan berjanji untuk mencari solusi. Namun, yang menarik adalah sikap PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang terkesan diam dalam isu ini. Padahal, PGRI seharusnya menjadi organisasi yang memperjuangkan nasib guru.
Menanggapi hal tersebut, salah satu aktifis Pendidikan, M.Ridwan, menuturkan, bahwa Rakyat Salatiga berharap ada tindakan nyata dari pemerintah dan organisasi terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
“Beberapa langkah yang bisa dilakukan Adalah, Merevisi Anggaran: Pemerintah Kota Salatiga bisa merevisi anggaran untuk memasukkan insentif guru non-ASN. Mencari Alternatif: Pemerintah bisa mencari alternatif pendanaan lain untuk insentif guru non-ASN. Dan Dialog dengan PGRI: Pemerintah dan PGRI bisa berdialog untuk mencari solusi Bersama,” tuturnya.
Dirinya menandaskan, apa yang akan dilakukan rakyat Salatiga selanjutnya tergantung dari apa yang diupayakan para pejabat.
“Apakah konsisten untuk menyelesaikan atau hanya cari panggung di tengah kegalauan para guru yang hilang insentifnya,” pungkasnya. (001/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar