KEBUMEN, suarakpk.com - Desa Wero. Kec.Gombong, Kab.Kebumen, merupakan salah satu desa yang masuk kategori desa perkotaan, hal tersebut bila kita melihat dari letak geografisnya. Walau Desa Wero masuk kategori Desa Perkotaan, namun kenyataannya kemiskinan tetap menjadi persoalan tersendiri di desa wero.
Memang jika dilihat secara geografis, Desa Wero tidak layak mendapat bantuan bedah rumah atau RTLH, namun ironisnya, fakta di lapangan, masyarakat Desa Wero masih membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Kepala Desa Wero, Heru kepada suarakp.com hari ini, Selasa (14/5) menceritakan perjalanan dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Wero. Heru mengundang semua perangkat desa untuk masuk di ruang kerjanya, dengan sopan santun dan ramah mengajak suarakpk masuk ke ruang kerjanya juga.
Heru mengungkapkan bahwa pada awal menjabat sebagai kades wero, masyarakat banyak yang tidak percaya dengan kemampuan kadesnya karena latar belakang kadesnya dianggap orang jalanan. Namun dengan visi misi dan program kerjanya sebagai kades menjalankan tugas dengan amanah dan sesuai aturan sehingga tidak ada masalah. (Baca Juga : Polsek Sruweng Kebumen, Terapkan Kultum Setiap Pagi)
Heru menjelaskan untuk penggunaan anggaran Dana Desa atau DD dilakukan sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak ada masalah.
"Untuk program bedah rumah data base sudah selesai tahun 2018 kemarin. Sedangkan untuk tahun 2019, kami sudah mengajukan dari APBDes sebanyak 15 unit serta dari banprov sebanyak 3 unit." jelas Heru.
Lebih lanjut Heru mengukapkan, untuk pelaksanaan bantuan bedah rumah dirinya tidak memotong seperakpun, namun pemotongan, sesuai aturan yang ada, seperti pajak pph dan ppn sebesar 11,5 %.
"Dan untuk program penggunaan sanitasi atau bebas BAB tidak ada masalah dan mendapatkan sertifikat dari pemkab kebumen." ungkapnya.
Heru menegaskan selama dirinya menjabat Kades Wero, hubungan kerja baik dengan perangkat dan BPD selalu harmonis dan tidak ada masalah. (Baca Juga : Dinilai Berhasil Bangun Desa Jatijajar, Zulmiyatno Siap Kembali Berkompetisi Dalam Pilkades 2019)
"tetapi ketika ada perangkat yang melanggar aturan, lebih dulu kami berikan teguran dan bila tidak mengindahkan maka akan dikenakan sanksi dengan membuat surat pernyataan." tegas Heru.
Sementara terkait dengan PBB, Heru mengaku tidak pernah nunggak, bahkan selalu mendapat piagam penghargaan dari Bupati Kebumen.
"dalam penarikan wajib pajak dikerjakan bersama tidak mengandalkan para kadus dan dicatat dalam buku setiap wajib pajak serta hasilnya dilaporkan kepada kades." urainya.
Lebih lanjut, dengan kepercayaan diri, Heru berjanji, bila dalam pilkades juni 2019, dirinya terpilih kembali, maka Heru siap melanjutkan sebagai pimpinan Desa Wero. (Wasino/red).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar