Gunungkidul, Suarakpk.com- Komitmen transparansi anggaran di tingkat kalurahan kembali diuji. Kasus dugaan penyelewengan bantuan jambanisasi di Kalurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo, mengungkap tabir gelap pengelolaan dana sosial yang seharusnya menyasar masyarakat paling rentan. Seorang oknum dukuh berinisial IDN kini menjadi pusat kecaman warga setelah dana bantuan senilai Rp7,5 juta diduga kuat "belok" ke kantong pribadi.
Pengakuan Tanpa Realisasi: Sekadar "Basa-Basi" Administrasi?
Skandal ini bukan sekadar desas-desus. Sumber internal warga menyebutkan bahwa oknum IDN telah mengakui penggunaan dana tersebut untuk kepentingan personal dalam forum kalurahan. Namun, pengakuan tersebut seolah menjadi "peluru kosong". Janji pengembalian dana hingga kini menguap, sementara warga yang berhak hanya bisa menelan kekecewaan melihat hak dasar mereka atas sanitasi layak dipermainkan.
Dugaan "Cuci Tangan" Lewat Manipulasi Data
Kekritisan warga semakin memuncak saat muncul pola penanganan yang dinilai janggal. Alih-alih mengembalikan hak kepada penerima awal, muncul kebijakan musyawarah baru yang mengalihkan nama penerima bantuan. Langkah ini dicurigai sebagai upaya sistematis untuk mengaburkan tanggung jawab hukum dan etika oknum yang bersangkutan.
"Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal rusaknya amanah publik," tegas seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan karena atmosfer intimidasi sosial yang mulai terasa.
Bungkamnya Kalurahan: Preseden Buruk Transparansi
Sikap Pemerintah Kalurahan Songbanyu yang cenderung "irid bicara" semakin memperkeruh suasana. Upaya konfirmasi media kepada Lurah Songbanyu melalui kanal digital hanya berakhir dengan status "dibaca" tanpa respons substantif. Sikap defensif ini memicu pertanyaan besar: Apakah ada upaya pembiaran atau perlindungan terhadap oknum perangkat desa yang bermasalah?
Lebih jauh lagi, kualitas material pembangunan yang akhirnya disalurkan pun diragukan. Standar bantuan yang seharusnya mengangkat derajat kesehatan warga kurang mampu justru terlihat dikerjakan asal-asalan, menambah daftar panjang ketidakberesan proyek ini.
Menanti Ketegasan, Bukan Sekadar Mediasi
Warga kini menuntut lebih dari sekadar janji pengembalian. Mengingat rekam jejak oknum yang diduga pernah terlibat masalah serupa, penyelesaian secara kekeluargaan dianggap tidak lagi memadai. Publik menanti keberanian Inspektorat Daerah maupun instansi terkait untuk melakukan audit investigatif dan menjatuhkan sanksi tegas.
Tanpa langkah nyata, kasus Songbanyu akan menjadi bukti nyata betapa lemahnya pengawasan dana desa di level akar rumput, di mana kepercayaan masyarakat dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar