Dalam keterangan Dukuh Nglembu Hf di dampingi salah satu pamong kalurahan serta Sdm, kepada suarakpk.com, bahwa dirinya hanya sekedar membantu Sdm dalam pengurusan sertifikat yang sebelumnya didaftarkan secara mandiri, namun beralih ikut dalam program PTSL di yang ada di Kalurahan Pajangrejo Pundong.
“Uang Rp.1,5 juta itu adalah benar titipan dari pemohon yaitu Sudarmadi, karena sebelumnya mau didaftarkan lewat jalur umum, tetapi karena Kalurahan Panjangrejo mendapatkan jatah untuk program PTSL dari Pemerintah, maka di alihkan lewat jalur PTSL tersebut,” tutur Hf.
Dikatakan Hf, bahwa dari ratusan pemohon Program PTSL di Kalurahan Panjang rejo tidak ditarik biaya yang melebihi ketentuan dari pemerintah. Dirinya juga berharap, BPN Bantul untuk segera menjadikan sertifikat yang sudah diajukan dari Tahun 2017 maupun 2018 dari Kalurahan Panjangrejo.
“Sehingga para pokmas maupun pamong tidak bingung menjawab pertanyaan warga pemohon,” katanya.
Sementara menurut keterangan salah satu warga, Lg (55) mengaku, jika dirinya dalam pengurusan sertifikat melalui program PTSL belum ditarik biaya sama sekali.
“Jika setelah jadi, nanti warga dikenakan biaya Rp.150rb oleh Pokmas,” pungkasnya.
Untuk diketahui, melalui pemberitaan konfirmasi Dukuh Hf ini, menjadikan jawaban atas kesimpangsiuran biaya yang dikenakan kepada pemohon program PTSL tahun 2018 di Kalurahan Panjangrejo Pundong. Sehingga warga diminta untuk bersabar menunggu sertifikat PTSL yang sudah diajukan ke BPN sejak tahun 2017 dan 2018 hingga selesai. (Gianto/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar