SEMARANG, SUARAKPK.COM – Pertemuan antara Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah serta PLN, Kamis (1/10/2026), di Gedung Kantor ESDM Jawa Tengah, belum menghasilkan kesepakatan terkait rencana pengembangan energi panas bumi (geothermal).
Dalam pertemuan tersebut, pihak ESDM dan PLN memaparkan berbagai potensi manfaat geothermal sekaligus menjelaskan langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan dampak negatif proyek terhadap lingkungan dan masyarakat.
Pemaparan disampaikan oleh sejumlah pemateri dengan bidang keahlian berbeda. Secara u, ekosistem, serta kawasan yang memiliki nilai budaya.
Namun, penjelasan tersebut belum mengubah sikap Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo yang tetap menyatakan penolakan terhadap rencana proyek geothermal.
Ketua Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo, Havid Sungkar, S.H., M.H., menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan sikap organisasi dalam menyuarakan aspirasi anggota dan masyarakat yang mengkhawatirkan dampak proyek terhadap lingkungan, ekosistem, serta kehidupan sosial budaya.
“Aliansi hadir untuk menyuarakan aspirasi anggota dan masyarakat. Sikap kami tetap jelas, menolak rencana geothermal. Kami meminta agar setiap kebijakan dikaji ulang dengan mempertimbangkandan rencana mitigasi dampak belum menghasilkan kesepakatan yang dapat mengubah sikap Aliansi.
Havid berharap pemerintah dan pihak terkait tidak mengabaikan suara masyarakat yang menyampaikan penolakan. Ia menekankan bahwa pembangunan energi harus tetap memperhatikan perlindungan alam, ekosistem, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Aliansi Minta Masyarakat Tidak Dibenturkan dengan Aparat
Dalam forum tersebut, Divisi Humas Aliansi meminta agar masyarakat tidak dihadapkan dengan aparat dalam menyikapi perbedaan pandangan terkait proyek geothermal.
Aliansi juga menegaskan akan terus menyuarakan penolakan serta mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang setiap kebijakan terkait pengembangan geothermal.
Selain itu, Aliansi meminta PLN memperbaiki citranya di tengah masyarakat yang dinilai masih memiliki persoalan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut.
Dari Divisi Hukum, Aliansi menyatakan kesiapan memberikan pendampingan dan pembelaan apabila terjadi intimidasi atau kriminalisasi terhadap pengurus, anggota, maupun masyarakat yang terdampak rencana proyek geothermal.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk penegasan bahwa Aliansi akan terus mengawal persoalan ini melalui perjuangan dan pendampingan hukum.
Sementara itu, Dewan Pembina Aliansi mengingatkan pentingnya kewajiban menjaga kelestarian alam, ekosistem, serta tatanan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai syariat.
Sikap penolakan juga kembali ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Aliansi. Ia menyatakan bahwa sikap organisasi tetap konsisten menolak geothermal, sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya di kawasan Gedongsongo.
Pertemuan Berakhir Tanpa Kesepakatan
Hingga pertemuan berakhir, kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Forum tersebut baru sebatas menjadi ruang penyampaian argumentasi dan pandangan masing-masing mengenai rencana pengembangan geothermal.
Bagi Aliansi, penjelasan mengenai manfaat dan rencana mitigasi dampak belum cukup untuk mengubah sikap penolakan yang selama ini disuarakan.
Pertemuan ini sekaligus menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan antara pihak yang memaparkan rencana pengembangan energi panas bumi dan kelompok masyarakat yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap lingkungan, ekosistem, serta kehidupan sosial budaya di kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Havid Sungkar menegaskan bahwa Aliansi akan terus mengawal kebijakan pengembangan geothermal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menolak proyek tersebut.
Bagi Aliansi, dialog belum menjadi akhir perjuangan. Selama belum ada titik temu dan kekhawatiran masyarakat belum terjawab, penolakan terhadap rencana geothermal tetap menjadi sikap organisasi.
( Redaksi: SUARAKPK/ EW)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar