PALANGKA RAYA, suarakpk.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya secara resmi meluncurkan Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap III dari Pemerintah Provinsi Kalteng bagi masyarakat yang terdampak bencana non alam Covid-19, bertempat di Aula Jayang Tingang, Senin (16/11/2020) siang.
Peluncuran penyaluran Bansos Tahap III berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis bantuan oleh Plt. Gubernur Habib Ismail kepada 5 (orang perwakilan warga masyarakat Kota Palangka Raya yang terdampak Covid-19, di mana tiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan bantuan masing-masing sebesar Rp 300 ribu.
Terdata sebanyak 176.299 Kepala Keluarga (KK) di 14 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah akan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp 300 ribu per KK ini. Secara keseluruhan, alokasi anggaran untuk penyaluran Bansos Tahap III yang bersumber dari APBD Provinsi Kalteng tersebut adalah sekitar Rp 52,889 miliar.
Adapun data Penerima Bantuan Sosial Tahap III ini sama dengan data Penerima Bansos Tahap I dan II. Data tersebutbsepenuhnya merupakan data yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Bantuan dari Pemprov Kalteng itu akan disalurkan melalui PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng), mulai hari ini sampai dengan tanggal 18 Desember 2020.
Saat memberikan sambutan, Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail menegaskan, bahwa penyaluran bantuan sosial tersebut harus tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Meskipun jumlah bantuan sosial ini mungkin tidak dapat untuk mencukupi semua kebutuhan, namun bantuan ini pastinya sangat diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Saya tidak ingin mendengar adanya penyimpangan, adanya penyalahgunaan, dan juga adanya keterlambatan penyaluran yang tidak perlu". Tegas Plt Gubernur Kalteng.
"Sejak awal penyerahan bantuan sosial tahap I dan II, saya telah meminta agar proses pemberian bantuan ini selalu dilaksanakan sesuai peraturan berlaku dan dengan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Mari kita jaga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat ini, agar dapat Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu". Imbuh Habib Ismail.
Lebih lanjut, Plt Gubernur Kalteng juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota, jajaran camat, lurah/kepala desa, dan instansi terkait lainnya bersama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di berbagai pelosok Kalimantan Tengah untuk secara seksama menelusuri keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang belum mendapatkan bantuan, baik APBD maupun APBN, untuk dapat didata agar mendapatkan bantuan sosial.
"Dan (penyaluran) ini juga dapat terlaksana dengan baik atas partisipasi dari seluruh masyarakat, yang bisa melaporkan dari mana saja. Tatkala memang ada tetangganya, ada keluarganya, yang dianggap memang layak dan patut, namun tidak mendapatkan bantuan, silakan laporkan ke Kepala Desa, Lurah, Camat atau instansi terkait lainnya, agar dimasukkan ke dalam daftar tambahan". Tutur pria hobi motor kros ini.
Penyaluran bantuan sosial Tahap I, II, dan III merupakan salah satu prioritas dalam upaya penanganan Covid-19. Hal ini sebagai wujud nyata kehadiran Pemprov Kalteng di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesulitan akibat Corona.
"Pandemi Covid-19 banyak sekali menimbulkan dampak negatif, mulai dari dampak kesehatan, ketenagakerjaan, sosial sampai perekonomian masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan perhatian khusus dalam bentuk Bantuan Sosial". Uungkas Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail.
Turut hadir pada acara ini, Kasi Ops Korem 102/PJG Kolonel Inf Syahrul Hadi, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalteng Ronal H Bakara, mewakili Kapolda, dan Direktur Utama Bank Kalteng Yayah Diasmono, serta Wali Kota Palangka Raya yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Amandus Frenaldi. Tampak pula sejumlah Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng, diantaranya Plt. Kepala Dinas Sosial Rian Tangkudung, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Pangan (TPHP) Sunarti, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Syahril Tarigan, dan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rojikinnoor. (nto)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar