PURWOKERTO,SUARAKPK.COM – Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur ternyata memunculkan gejolak di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Puluhan mahasiswa mendatangi gedung rektorat pada Senin (22/6/2026) setelah mengetahui adanya mahasiswa Unsoed yang terlibat dalam rombongan agenda kunjungan kerja Wakil Presiden.
Aksi tersebut tidak sekadar mempersoalkan keikutsertaan seorang mahasiswa dalam kegiatan kenegaraan. Mahasiswa mempertanyakan proses penunjukan delegasi serta posisi mahasiswa yang dianggap berpotensi menimbulkan kesan mewakili suara kampus secara keseluruhan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan keberatan secara langsung kepada jajaran rektorat. Mereka menilai keterlibatan mahasiswa dalam agenda Wapres perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah publik.
Presiden BEM Unsoed, Azza Febra Pramudika, menegaskan bahwa mahasiswa yang mengikuti agenda tersebut tidak dapat dianggap sebagai representasi seluruh mahasiswa Unsoed.
Menurut Azza, kampus merupakan ruang yang dihuni beragam pandangan dan sikap kritis terhadap kebijakan publik. Karena itu, keterlibatan individu dalam suatu kegiatan tidak serta-merta mencerminkan sikap kolektif mahasiswa.
Di sisi lain, pihak rektorat memberikan penjelasan bahwa kampus menerima surat resmi dari Sekretariat Wakil Presiden yang meminta partisipasi mahasiswa dalam rangkaian kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan dari mahasiswa mengenai mekanisme seleksi peserta, dasar pertimbangan penunjukan delegasi, hingga sejauh mana mahasiswa yang terlibat membawa mandat institusi atau hanya berstatus peserta individu.
Sejumlah mahasiswa yang hadir dalam aksi menilai transparansi menjadi hal penting untuk menghindari polemik berkepanjangan. Mereka meminta kampus membuka informasi mengenai proses penunjukan peserta agar tidak menimbulkan spekulasi di kalangan sivitas akademika.
Pantauan di lokasi menunjukkan aksi berlangsung kondusif. Massa menyampaikan aspirasi secara bergantian, sementara pihak rektorat menemui mahasiswa untuk memberikan penjelasan dan menerima masukan.
Hingga aksi berakhir, pihak kampus menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi. Namun, polemik mengenai pelibatan mahasiswa dalam agenda pejabat negara masih menyisakan perdebatan di lingkungan kampus.
Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana agenda kenegaraan yang melibatkan mahasiswa dapat memunculkan respons berbeda di lingkungan akademik. Di satu sisi dianggap sebagai ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan mengenai representasi, independensi, dan posisi kritis mahasiswa dalam kehidupan demokrasi.
( Redaksi: suarakpk/ Endar W)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar