OPINI; JANGAN JADI PELACUR POLITIK PEMILUKADA

Oleh : Tonazaro Harefa (Wartawan media online suarakpk. com)

GUNUNGSITOLI, suarakpk.com - Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak di Indonesia pada beberapa daerah dilaksanakan 09 Desember 2020 akan datang, walaupun tengah dunia dilanda Covid-19 dan penanganannya diatur sesuai mekanisme yang telah disyahkan pemerintah. Sebagaimana harapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota masyarakat wajib dan selalu patuh mengikuti tahapan yang telah di syahkan lembaga penyelenggara KPU dan BAWASLU di semua tingkatan jajaran.

Namun ditengah gejolak memanasnya suhu politik antara pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat diberbagai daerah, hanya karena perbedaan keinginan atau kepentingan tentu muncul berbagai polemik dan argumen yang kurang sedap untuk diserap sebagai pembelajaran pendidikan berpolitik ditengah-tengah masyarakat secara umum saat ini.

Pasalnya banyak masyarakat masih belum mengerti dengan Pemilu serentak ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang disebut dengan "Pilkada", sekedar untuk dipahami bahwa Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup, Gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota.

Saat ini banyak warga segelintir menjadikan momen besar tertentu saat Pemilu begitu juga saat Pemilukada menjadikan momen mendapatkan hitungan hari orang kerja (HOK)  bagi masyarakat, sehingga menurut mereka sangat berharga, kadang kala begitu juga para calon tertentu yang menjadikan momen bagi-bagi uang terhadap warga masyarakat (money politik) sebagai perilaku buruk berdemokrasi dan dilakukan secara abstrak sehingga tidak terjangkau dengan aparat dan para penyelenggara. Padahal mereka tidak mengerti tingkat resiko terhadap perkembangan pembangunan berjenjang akibat terjadinya transaksi jual-beli suara tersebut, tidak ubahnya bagaikan "kupu-kupu malam dengan seorang lelaki hidung belang" yang "saling melacurkan diri" dengan kepentingan sesaat.

Jika demikian tentu banyak muncul suatu wacana ditengah-tengah masyarakat terhadap uang yang digelontorkan demi meraih suara terbanyak, gantinya jika sudah menang tentu dari mana kalau bukan "korupsi". Nah, kalau hal itu terjadi tentu dampak kemajuan pembangunan didaerah tergantung kondisi keuangan yang ada, kalau itu sudah dikorupsikan oknum pejabat tertentu, bagaimana suatu daerah bisa maju dan pembangunan ditingkatkan. Hal ini tentu menjadi beban pesan moral terhadap calon maupun masyarakat kita sehingga dalam pesta demokrasi setiap terlaksanaan Pemilukada hendaknya menjauhkan diri dari "politik uang" kalau mau tidak disebut sebagai "pelacur politik" yang berakibat merusak tatanan moral bentuk demokrasi bangsa.

Penulis disini berpesan "mari kita menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan akal budi sehat dan cerdas, jangan menggunakan hak pilih karena pengaruh dan iming-iming atau janji-janji politik, kalau mau tidak disebut sebagai "pelacur politik" dari uang "haram" tersebut," dan mari memilih "pemimpin yang berkualitas" tanpa iming-iming dan politik uang, sehingga pemimpin yang terpilih tidak menjadi "perampok uang rakyat". Datang di TPS 09 Desember 2020 dan silahkan menentukan hak pilih sebagai warga Indonesia yang baik, dan bukan seperti warga yang otaknya kosong.

Disini penulis terinspirasi sebuah pengertian bahwa "pikiran yang kosong menghasilkan sebuah ide yang hambar, sementara berpikir positif (positif thinking) adalah suatu cara dan sikap yang dapat membedakan mana yang benar dan salah secara sederhana". Tetapi ”Kepemimpinan tecermin dari tindakan bukan kedudukan.” kata Thomas Jefferson Tokoh Dunia. Selamat menggunakan hak pilih !!! dan Salam sehat untuk semua 🙏🙏🙏 ***