JAKARTA, suarakpk.com – Menyikapi pertemuan sejumlah tokoh trah Keraton Surakarta dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon Sabtu, (13/12/25) di Resto Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta mendapat sorotan tajam dari Penasehat SISKS Pakoe Boewono XIV, KPH. Dr. H. Andi Budi, SH., M.ikom, dirinya memberikan pandangan tegas dari pertemuan tersebut.
KPH. Dr. H. Andi Budi, SH., M.ikom, yang lebih dikenal dengan nama Gus Andi, menekankan agar pemerintah, khususnya Menteri Kebudayaan, tidak keliru dalam mengambil kebijakan yang menyangkut kepemimpinan dan suksesi tahta Keraton Surakarta Hadiningrat, Selasa (16/12/2025).
Menurut Gus Andi yang juga Ketua Yayasan Trah Pakoe Boewono.IV, bahwa kebijakan negara harus bersifat umum, adil, dan proporsional, serta tidak terlalu jauh masuk ke wilayah internal kepemimpinan keraton yang memiliki tatanan adat, garis dinasti, dan hukum tradisi yang sakral.
“Pak Menbud jangan sampai salah langkah. Semua kebijakan harus berlaku umum. Negara bertugas menjaga dan mengembangkan budayanya, bukan masuk terlalu jauh ke urusan kepemimpinan keraton,” tegasnya.
Ketua Forum Doktor Komunikasi Indonesia, Gus Andi, menegaskan bahwa dalam sejarah dan adat Keraton Surakarta, hak menentukan penerus tahta sepenuhnya berada pada putra-putri raja yang sedang jumeneng atau dhawuh surud, bukan pada generasi sebelumnya.
“Kalau yang surud itu PB XII, maka yang berunding dan berhak adalah putra-putri beliau. Namun sekarang yang surud adalah PB XIII, maka yang berhak menentukan penerus tahta ya putra-putri PB XIII. Ini kodrat dan eranya putra-putri PB XIII,” ujarnya.
Wakil Ketua Lapesdam PBNU 2015-2021, Gus Andi menandaskan, bahwa seluruh keluarga besar keraton, termasuk para Gusti dari trah PB XII, wajib mematuhi keputusan yang diambil oleh putra-putri PB XIII sebagai pemegang hak sah dalam garis suksesi.
“Sekali lagi, ini kodrat. Monggo semeleh, nggeh. Semoga ada petunjuk, hidayah, dan berkah dari Allah SWT,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sekjend IRMLA (Asosiasi Peneliti Metodology Indonesia), mengatakan, bahwa kesakralan dinasti dan trah Keraton Surakarta harus dijaga dengan memberikan kewenangan penuh kepada garis keturunan langsung.
“Yang menjaga dan menentukan biarlah trah itu sendiri. Seperti halnya warisan, pasti diberikan kepada anak-anak sendiri, bukan kepada adik-adik. Ini prinsip yang tidak bisa diabaikan,” katanya.
Gus Andi mengingatkan, bahwa setiap kebijakan dan langkah yang diambil akan meninggalkan jejak digital dan catatan sejarah, sehingga perlu dipertimbangkan dengan nalar yang jernih dan kebijakan yang arif.
Dalam arahannya, ia secara khusus menyarankan agar Menteri Kebudayaan mengundang secara khusus dan terbatas hanya putra-putri PB XIII jika ingin mendengar dan menyerap aspirasi terkait Keraton Surakarta.
Ia merinci bahwa putra-putri PB
XIII terdiri dari:
Dari istri pertama: tiga putri
Dari istri kedua: satu putra (Gusti Hangabei) dan satu putri
Dari istri ketiga: satu putra (Gusti Purboyo)
“Tidak perlu ada paman, bulek, atau putra-putri PB XII. Serap dan pahami dengan nalar serta penuh kebijakan,” tandasnya.
Gus Andi berharap semua pihak, termasuk dirinya, tetap menaruh hormat dan kasih kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang juga menjabat Ketua Umum SNKI.
“Kita semua sayang kepada Pak Menbud, juga Mas Sekjen SNKI, sebagai orang-orang dekat beliau. Justru karena itu kami mengingatkan agar langkah yang diambil benar-benar tepat dan tidak menyalahi tatanan adat Keraton Surakarta,” ujarnya.
Selain itu, Gus Andi juga mengingatkan, bahwa Kasunanan Surakarta merupakan Kerajaan yang lebih bersifat spiritual yang tersambung dengan para leluhur bumi jawa.
“Karena kami sayang dengan pak Menteri, kami hanya mengingatkan, di dunia ini ada yang bersifat lahiriah dan yang bersifat batiniah, jadi mungkin secara lahiriah akal manusia apa yang dilakukan Pak Menteri adalah hal yang semestinya, namun berbeda jika dilihat dari sudut pandang batiniah,” ingatnya.
Kembali Gus Andi menyampaikan falsafah leluhur jawa yang lebih mendalam, Dimana dia mengatakan, bahwa Seribu Kawan itu kurang, namun satu musuh itu terlalu banyak.
“Pak Menteri, sekali lagi mohon dipertimbangkan, bahwa Keraton Surakarta Hadiningrat bukan keraton biasa, jangan sampai apa yang dilakukan pak Menteri akan berdampak pada pak Pak Presiden, dan ingatlah selalu pak Menteri, bahwa apa yang ada di dunia tidak selamanya dapat dijangkau oleh nalar manusia,” pungkasnya. (01/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar