Ketgam Bupati Zahir (kanan) saat menghadiri Rakornas Pamtas Rabu 11/03/2020.
Jakarta, suarakpk.com - Ada 2 (dua) pulau terluar di Kabupaten Batu Bara perlu pengamanan yaitu pulau Salah Nama dan pulau Pandang, Kedua pulau tersebut berada diperairan Selat Malaka sebagai tempat lintas arus barang dan jasa melalui laut Internasional.
Demikian dikatakan Bupati Batu Bara Ir Zahir M.AP kepada wartawan disela Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Hotel Hulman Jalan Letjen S. Parman Jakarta Barat Rabu 11/03/2020.
Bupati didampingi Kabag Pemerintahan Arif Hanafiah S.STP menjelaskan, pentingnya pengamanan Dua Pulau di Batu Bara yakni pulau Salah Nama dan pulau Pandang tidak sebatas berada di jalur laut internasional kawasan selat Malaka.
Selain memiliki objek vital yaitu PT Inalum, dan dengan dibangunnya Pelabuhan Internasional di Kuala Tanjung dan menjadi Kawasan Industri,
Kabupaten Batu Bara akan
menjadi Kawasan Proyek Strategis Nasional dan ini sesuai Perpres No 81 Tahun 2018.
Zahir mengatakan, Kedua pulau ini berbatasan antara negara yakni Singapura dan Malaysia hanya ditempuh 2 jam melalui kapal laut, maka pengamanan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang berbatas dengan kedua negara tersebut menjadi perhatian khusus.
Pengelolaan Lintas Batas :
Penegasan Bupati Batu Bara Ir H Zahir M.AP sejalan dengan pandangan Mendagri Prof Dr H M Tito Karnavian mengena isu-isu strategis tentang pengelolaan lintas batas negara dan pengamanan batas negara antara lain belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan lintas batas negara, sistem pemeriksaan dan pelayanan lintas batas yang belum terpadu, serta terbatasnya kapasitas SDM dan teknologi penyelenggara pelayanan lintas batas.
Permasalahan terkini diperbatasan kata Tito diantaranya masih banyak jalur lintas negara ilegal baik barang, narkoba dan manusia sekaligus masih terjadinya penjualan dan pembelian bahan bakar minyak ilegal antara kapal besar dan kecil.
Pada kesempatan itu, ketua pengarah Badan Nasional Pengamanan Perbatasan (BNPP) Prof Dr Mahfud MD menegaskan bahwa tidak boleh ada sejengkalpun wilayah Republik Indonesia yang boleh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menjaga ideologi negara dari berbagai ancaman merupakan tugas bersama yang merupakan satu kesatuan dalam menjaga kutuhan teritorial dan ideologi Pancasila.
(575)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar