BANJARMASIN, suarakpk.com - Wartawan itu bekerja untuk membuat berita, mengumpul, menghimpun, mengolah dan menyiarkan berita yang bermanfaat untuk kepentingan umat manusia, dan sifatnya harus mendidik ke jalan yang benar, dan berkeadilan.
Selain itu, Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam Silaturahmi sekaligus puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Mahligai Pancasila, kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalsel, beberapa waktu lalu, Minggu (9/2/2020) betpersan bahwa Wartawan jangan hanya mengandalkan kebenaran, tapi juga dikombinasikan dengan kebaikan.
“Artinya pada kondisi itu, etika itu bisa mengalahkan logika,” ucapnya.
Demikian pula dalam etika politik, pentingnya menjaga kesantunan di arena publik. Nuh lantas mencontohkan di bidang keagamaan.
“Abu Bakar Ash-Shiddiq, diminta Rasulullah menjadi imam salat, ini perkara baik mestinya perintah Rasulullah harus dijalankan. Karena Abu Bakar tahu ada etika,” tidak Rasulullah, sepanjang ada engkau, engkaulah menjadi imam,” Nuh menceritakan.
Etika itu menjadi penting tanpa harus mengorbankan kebenaran.
“Seringkali wartawan terjebak mengandalkan kebenaran padahal kebenaran ada masanya, etika jauh lebih penting,” jelas Nuh.
Lebih lanjut Nuh mengulas hasil resume dari Konvensi Nasional Media Massa yang digelar kemarin di Hotel Ratan Inn, Banjarmasin.
“Kita sepakat NKRI adalah final, demokrasi salah satu pilar yang dipakai di dalam NKRI. Media pers salah satu pilar demokrasi. Membangun dunia pers sama dengan membangun demokrasi, membangun demokrasi sama dengan membangun negeri yang kita cintai. Kaidahnya jelas, sesuatu yang wajib hanya bisa sempurna karena sesuatu, ” papar Nuh.
Oleh karena itu, masih kata Nuh, memperjuangkan hak-hak, termasuk membangun ekosistem yang kondusif agar dunia media bisa tumbuh berkembang pada tekadnya bagian dari tugas negara.
“Tapi disayangkan terkadang tugas negara ini dialihkan kepada dunia pers secara mandiri. Kita tidak meminta kepada siapapun karena maqom tertinggi adalah memberi, turun lagi meminta,” tuturnya.
Nuh menegaskan, dunia pers tidak boleh meminta-minta, tapi ketika ada komponen bangsa yang tidak memberi itu jauh lebih jelek.
“Kita menjaga marwah kita, kita nggak ingin dunia pers begini-begini, kalau ada orang lain punya tugas tidak memberi itu tidak mulia dari dunia pers itu sendiri,” kata Nuh.
Sementara, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menegaskan, jangan pernah meragukan bahwa pers tidak pernah berpikir untuk bangsanya.
“Pers selalu berpikir buat bangsanya, tidak berhenti berjuang untuk bangsanya. Setelahvera diskrupsi ini kita selalu penuh perjuangan, memang harus berjuang dan itu adalah pilihan kita,” kata Atal.
Terpisah, Wartawan senior, Jansen Leo Siagian yang kini sebagai Dewan Penasehat di DPP HIPSI (Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia) dan matan Aktivis Eksponen Angkatan '66 itu sangat mendukung sikap dan statemen pak Nuh yang Ketua Dewan Pers itu.
Leo juga berharap agar pak Nuh selaku Ketua Dewan Pers mau dan mampu membina dan menata Organisasi Pers yang lahir di era Reformasi 1998.
"Saya harap pak Nuh juga mampu bertindak adil kepada sekitar 26 Organisasi Pers yang lahir di era Reformasi dan tercatat di Dewan Pers dan Menteri Penerangan, agar mereka dikasih fasilitas kantor di Gedung Dewan Pers Jln Kebonsirih, Jakarta, karena banyak ruangan di kantor itu yang disewa- kontrakkan kepada individu-individu atau pribadi ke pribadi.
"Seharusnya dan selayaknyalah pak Nuh memfasilitasi ruangan kantor itu kepada para Ketua Umum Organisasi Pers yang resmi tercatat di Dewan Pers sejak lahirnya era Reformasi negeri ini pada thn 1998 yang lalu," kata Leo Siagian yang juga sebagai Korwil Sumatera DPP Sedulur Jokowi itu.
Leo menambahkan, "sebagai mantan Menteri Pendidikan, pak Prof Nuh pasti mampu jadi pengayom buat semua Organisasi Pers, khususnya buat mereka mereka para Ketum Organisasi Pers yg sudah ikut berjuang melahirkan tata pemerintahan baru di era Reformasi 1998," pungkasnya. (red).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar