YOGYAKARTA, suarakpk.com - Telah terjadi keributan akibat demonstrasi massa yang berbuat anarkis di kantor Walikota Yogyakarta. Keributan terjadi melibatkan dua kelompok massa yaitu Kelompok massa yang menamakan dirinya Kelompok Jokbreng (yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah) dengan kelompok masa yang menamakan dirinya Aliansi Peduli Jogya (APJ) yang mendukung pemerintah.
Kerusuhan ini merupakan bentuk solidaritas dari kelompok Jokbreng atas pengepungan Mahasiswa Papua di Surabaya, kejadian pengrusakan kuburan di Magelang, adanya penyerangan pastor Gereja Lidwina di Sleman, keributan warga dengan Ormas Muslim di Babarsari Sleman, pembakaran kios sembako dan perkelahian massa di Ngampilan kota Yogyakarta.
Mereka juga mengungkapkan rasa kecewa dengan adanya pengesahan UU KPK, dan rencana UU KUHP.
Akibat dari kekecewaan tersebut, mereka menuntut kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.
Kerusahan tersebut telah mengakibatkan korban luka-luka di kedua belah pihak, dan saat ini korban sudah dirawat di rumah-rumah sakit terdekat.
Untuk mengatasi konflik ini Danrem 072/Pmk Brigjen TNI Muhammad Zamroni memerintahkan Batalyon Infanteri 403/WP sebagai Batalyon pemukul Korem untuk mengatasi konflik tersebut.
"Ini merupakan skenario yang dilaksanakan Korem 072/Pamungkas, pada latihan kesiapsiagaan operasional Kodam IV/Diponegoro", ungkap Pangdam IV/Diponegoro Msyjen TNI Mochammad Effendi, S.E., M.M., saat meninjau latihan di Terminal Ngampilan, Pasar Sentul dan Balaikota Yogyakarta, Kamis (10/10/2019).
Kepada awak media, Pangdam menyampaikan, bahwa setiap saat kami harus membuat perkiraan-perkiraan dan kemungkinan yang akan terjadi sehingga pada saat ini kami diuji tentang apa yang sudah kita perkirakan, kita buat rencana operasi, dan diujinya.
"Itu kita menggambarkan jika situasinya seperti ini apa yang harus kita lakukan", tuturnya.
Menurutnya, gladi lapangan ini kita buat seolah-olah suasana itu darurat, artinya pada awalnya kita tetap membackup Kepolisian, karena sudah terjadi kerusuhan di beberapa tempat sehingga kita berada didepan.
Situasi ini kita hanya mengantisipasi saja, jika perlu Pak Polisi tidak perlu meminta bantuan kita dalam menghadapi konflik, tetapi kita berfikir apabila itu terjadi, maka kita diuji, pungkas Pangdam.
Senada dengan Pangdam, Danrem 072/Pmk mengatakan bahwa latihan ini untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Korem 072/Pmk beserta jajaran dalam penanggulangan konflik sosial.
Dijelaskan, latihan ini dilaksanakan mulai tanggal 8 hingga 10 Oktober 2019, dengan mengambil tempat di Terminal Ngampilan, Pasar Sentul dan Balaikota Yogyakarta.
Brigjen TNI Muhammad Zamroni berharap personel Korem dan jajaran dapat melakukan tindakan yang benar dan terukur, serta profesional apabila benar-benar terjadi konflik sosial di Yogyakarta.
Sebelum pelaksanaan gladi lapang penanggulangan konflik sosial, kegiatan diawali dengan latihan TFG di Makorem, dilanjutkan dengan rapat Forkopimda yang dipimpin oleh Gubernur Yogyakarta.
Pada Latihan TFG ini diceritakan upaya peningkatan status Tertib Sipil menjadi Darurat Sipil, dan yang menangani permasalahan konflik adalah Kepolisian.
Dalam skenario latihan tersebut, pihak kepolisian sudah tidak mampu mengatasi kerusuhan massa, maka kepolisian meminta kepada Presiden untuk meningkatkan status menjadi Darurat Sipil sehingga dalam penanganan kerusuhan diserahkan kepada TNI, karena kerusuhan ini terjadi di wilayah Korem 072/Pmk maka Danrem 072/Pmk diperintahkan oleh Pangdam IV/Dip untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi di Yogyakarta tersebut. (001/red-PendamIV)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar