Ketgam para wartawan saat membahas keberadaan TBUPP
Batu Bara,suarakpk.com - Upaya Pemerintah Pusat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ini terus digaungkan kepada publik secara Nasional, namun di kabupaten Batu Bara kini terkesan sedang berlangsung musim 'Monopolisasi' jabatan bak terjadi di zaman kerajaan masa lalu.
Hal ini dibuktikan pada Senin (9/9/2019) sekira pukul 11.30 WIB dalam rapat paripurna Pokir (Penyampaian Pokok Pikiran) oleh DPRD kab. Batu Bara yang terpantau langsung pihak media ini, sang Mantan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Tapanuli Selatan priode 2010-2015, Ir. Aldinz Rapolo Siregar kini pun sengaja dimandatkan menjadi Ketua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bahtera Berjaya.
Sebelumnya Aldinz Rapolo Siregar disebut salah seorang anggota TBUPP (Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan) yang sudah di SK kan Bupati Batu Bara melalui Peraturan Bupati (Perbup) No.13 tahun 2019 dan ini membuktikan saat ini Rapolo Siregar tengah merangkap 2 jabatan sekaligus, dalam hal ini yang bersangkutan diduga akan mendapatkan gaji berdasarkan 2 mata anggaran sekaligus yang bersumber dari APBD Batu Bara tahun 2019.
Amatan media ini, pada Paripurna Ranperda dan P-APBD Batu Bara tahun 2019 lalu, telah pula disebutkan bahwa dana peruntukan yang dianggarkan pada APBD Perubahan (P-APBD) Kab. Batu Bara guna operasional TBUPP sebesar Rp. 1,3 miliar, dan diduga Rapolo akan mendapatkan honor dari jasanya sebagai salah seorang oknum anggota TBUPP.
Terkait persoalan diatas, mendapat pembenaran dari anggota Komisi II DPRD kab. Batu Bara, Citra Mulyadi Bangun mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan rangkap jabatan Ir. Aldinz Rapolo Siregar. "beliau (Ir. Rapolo Siregar-red) tidak boleh rangkap jabatan, sekiranya beliau tetap Fokus pada jabatanya di BUMD atau di TBUPP saja, maka kami merekomendasikan agar Bupati Batu Bara segera memberhentikan Ir.Aldinz Rapolo Siregar dari salah satu jabatannya", kata Citra pada pembacaan naskah usulannya dalam gelar Paripurna POKiR.
"TIM BUPATI KEMBALI DIKRITIK"
Lagi-lagi Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Kabupaten Batu Bara yang digadang gadang seyogyanya menjadi Barometer pembangunan di Batu Bara kembali dikritisi beragam kalangan.
Terkait hal ini, adalah kelompok generasi muda yang menamakan diri mereka dengan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Batu Bara yang digawangi oleh Ketua BEM STMIK Royal Asahan, M.Andi Swandana.
Kepada wartawan Senin (09/09/2019) Andi mmenegaskn, protes yang dilancarkan pihaknya bukan lagi terkait keberadaan TBUPP melainkan soal ketidak transparanan Bupati Terhadap perekrutan Oknum oknum yang menjadi anggota TBUPP.
"Apa Pulak TBUPP ini ,orangnya saja kami seperti ga boleh tau,Tapi abang Tau ga anggaranyo besar Rp. 1,3 Miliar,Perekrutanya pun tak ada jelasnya"
Senada dikatakan Fadli Mahsan selaku ketua Pengurus Kecamatan (PK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Nibung hangus versi Oky Iqbal Prima SE, saat ditemui di salah satu tempat makan yang ada dikelurahan Limapuluh.
"Perekrutan Personel TBUPP sangat terkesan berbau KKN ( Kolusi dan Nepotisme) soalnya perekrutan tidak melalui uji kelayakan (Fit and Proper test)
Fadli menambahkan pada perekrutan seyogyanya Pemkab Batu Bara membentuk Panitia dan mempublikasikan kepada Masyarakat Batu Bara.
"Perekrutan didahului dengan pembentukan Kepanitiaan seleksi (Pansel), kemudian perekrutan juga semestinya dipublikasikan kepada khalayak luas atau paling tidak dalam ruang lingkup Kabupaten Batu Bara", imbuhnya . (501/Red )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar