“OPEN DATA” DORONG KOMITMENANTI KORUPSI PEMKOT SEMARANG

Foto : Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi SE ,MM

SEMARANG, suarakpk.com- UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi dasar bagi masyarakat untuk menuntut pemenuhan hak – hak informasinya. Berbagai inisiatif bermunculan untuk mendorong KI, salah satunya dengan gerakan Open Data pemerintah dengan implementasi Satu Data. Pemerintah kota (Pemkot) Semarang telah berkomitmen melaksanakan rencana aksi tersebut melalui rencana aksi Open Government Indonesia (OGI) 2016-2017.

Untuk mendorong implementasi Open Data di Pemkot Semarang, PATTIRO Semarang didukung oleh USAID menyelenggarakan kegiatan Dialog Anti Korupsi “Mendorong Keterbukaan Informasi melalui Implementasi Open Data di kota Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Ciputra baru baru ini dengan Pembicara  Adnan Topan H. (Koordinator ICW),  Ramda Yarnuzha (Pakar IT, Peneliti Open Data), dan  M. Syofii (Peneliti PATTIRO Semarang), dengan penanggap Dr. Nana Storada (Kepada Dinas Kominfo) dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil Survey Anti Korupsi ICW dan Polling Center tahun 2017, Adnan menemukan bahwa masyarakat tidak siap untuk melakukan komplain karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup mengenai tata cara dan dimana mereka mendapatkan informasi tahun 2016 sebanyak 33% dan di tahun 2017 sebanyak 30%.

Hal ini berbanding lurus dengan praktek keterbukaan informasi di kota Semarang, M. Syofii berpendapat tantangan pemkot Semarang dalam pembenahan layanan informasi adalah pemahaman ASN tentang UU KIP, penyusunan DIP dan layanan informasi bagi masyarakat. Keterlibatan pemkot dalam OGI harus dibuktikan dengan perbaikan layanan informasi tersebut.

Sedangkan Ramda mengemukakam bahwa  Implementasi Open Data sebenarnya mudah ,persoalan SDM tidak memadai, penguasaan data yang tidak detail, perbedaan data di satu instansi merupakan masalah klasik yang bisa diselesaikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Gerakan Open Data harus bias menjawab penyajian data yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti  harga daging, perkembangan kemacetan, dan lain lain.

Selain itu pemenuhan informasi pokokmasyarakat berupa program-program pemerintah juga wajib dipenuhi. Melalui Open Data media massa, citizen Journalist, Peneliti, Programer, Startup, masyarakat dan pemerintah bisa terbantu. Nana Storada dari dinas Kominfo Pemkot Semarang menyampaikan saat ini Pemkot sedang menyusun Rancangan Peraturan tentang satu data pembangunan yang nantinya akan mendukung Open Data.

Melalui peraturan ini Pemkot kedepan akan ada data tunggal di pemerintah kota untuk pengambilan kebijakan dan di publish untuk masyarakat. Pemkot Semarang mengapresiasi diskusi kali ini karena meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap program pemkot Semarang.

Hadir sebagai peserta  diskusi ini kalangan Akademisi, Mahasiswa, Komunitas Masyarakat ,LSM dan juga Media. ( amir )