SEMARANG, suarakpk.com – Polda Jawa Tengah bersama jajaran mengungkap 59 perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi serta pertambangan mineral dan batubara (minerba) ilegal selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 79 tersangka dengan estimasi nilai penyelamatan keuangan negara mencapai Rp50.078.766.928.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta sejumlah Kapolres jajaran. Konferensi pers juga dilaksanakan secara serentak melalui daring di wilayah jajaran Polda Jateng.
Dari total 59 perkara, sebanyak 46 kasus merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Pengungkapan dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Kapolda Jateng menjelaskan, sejumlah modus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang ditemukan antara lain pembelian berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali, modifikasi tangki kendaraan guna memperbesar kapasitas penampungan, serta penggunaan QR code dan nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang.
Selain itu, pelaku juga diketahui menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan lainnya.
Penyalahgunaan juga dilakukan melalui rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang digunakan untuk kepentingan penjualan kembali, termasuk praktik penimbunan, pengangkutan, dan pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan demi memperoleh keuntungan.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Roy.
Enam Perkara LPG Bersubsidi Diungkap
Dalam pengungkapan penyalahgunaan LPG bersubsidi, Polda Jateng berhasil mengungkap enam perkara dengan 10 tersangka.
Petugas turut mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran serta sejumlah kendaraan yang digunakan dalam aktivitas tersebut.
Modus yang ditemukan di antaranya memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi.
LPG hasil pemindahan tersebut kemudian dijual kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.
Tujuh Kasus Pertambangan Ilegal
Sementara itu, dalam penanganan kasus pertambangan ilegal atau illegal mining, Polda Jateng dan Polres jajaran mengungkap tujuh perkara dengan delapan tersangka.
Pengungkapan dilakukan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal. Dari sejumlah kasus tersebut, petugas mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat.
Aktivitas pertambangan ilegal yang ditemukan meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin yang sah. Termasuk di antaranya kegiatan penambangan yang tetap berlangsung setelah masa berlaku izin operasi produksi berakhir.
Para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material, kemudian mengangkut dan menjual hasil tambang menggunakan dump truck.
Dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan diduga dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat, kemudian dilanjutkan secara manual pada siang hari untuk menghindari pengawasan.
Ancaman Pidana dan Penindakan Perusahaan
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan perundang-undangan sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan.
Untuk perkara pertambangan ilegal, tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sedangkan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Kapolda Jateng menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku di lapangan. Apabila hasil penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi terbukti digunakan untuk kepentingan industri, perusahaan yang menggunakan atau menerima manfaat dari praktik tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegas Roy.
Pertamina Perkuat Pengawasan Transaksi
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi.
Ia menjelaskan, Pertamina secara konsisten melakukan pemantauan transaksi BBM di SPBU. Setiap transaksi berdasarkan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelas Gustiar.
Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi kepada aparat penegak hukum maupun Pertamina melalui saluran pengaduan resmi.
Kapolda Jateng turut mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak menyalahgunakan barang bersubsidi dalam bentuk apa pun.
Masyarakat yang menemukan dugaan penimbunan, pengangkutan ilegal, pengoplosan BBM maupun LPG bersubsidi, serta aktivitas pertambangan tanpa izin, diminta segera melaporkannya kepada kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Kapolda Jateng.
( Arief/Red )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar