KOLAKA suarakpk.com — Majelis Hakim dan staf kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas perkara sengketa lahan di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Jumat (13/11/2026). Dalam agenda pembuktian lapangan dengan nomor perkara 29/G/2026/PTUN.Kendari tersebut, pihak tergugat intervensi menduga pihak penggugat tidak mampu menunjukkan titik koordinat maupun batas objek tanah yang didalilkan secara akurat.
Perkara tata usaha negara ini diajukan oleh Hj. Nurtiah selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka sebagai tergugat utama. Turut hadir pula pihak tergugat intervensi yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa, yakni Taslim Fait selaku pemegang hak objek sengketa pertama dan Hanifa selaku pemegang hak objek sengketa kedua.
Dalam proses pemeriksaan lapangan, Majelis Hakim PTUN Kendari memberikan kesempatan secara bergantian kepada kuasa hukum kedua belah pihak untuk membuktikan dan menunjukkan batas-batas fisik objek tanah.
Pada giliran pertama, pihak penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, M. Yusri, S.H., diminta menunjukkan letak fisik tanah berdasarkan dalil gugatan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 442/AJB/XII/2010 dan Surat Keterangan Nomor 198/DS/1984. Namun di lapangan, pihak penggugat terlihat kesulitan dan kebingungan saat diminta memetakan batas-batas bidang tanah yang disengketakan. Ketidaksesuaian penunjukan batas tersebut memicu dugaan bahwa lokasi fisik yang didalilkan penggugat berada di luar area tanah milik Taslim Fait dan Hanifa.
Sebaliknya, saat giliran diberikan kepada pihak tergugat intervensi yang diwakili kuasa hukum Muh. Akbar, S.H. dan rekan, penunjukan lokasi serta batas-batas bidang tanah dinilai berlangsung lugas dan presisi. Pihak tergugat intervensi memaparkan posisi tanah berdasarkan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 504 dengan luas 19.892 meter persegi dan SHM Nomor 505 dengan luas 19.992 meter persegi yang telah dikuasai secara fisik.
Secara administratif dan hukum, legalitas sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka tersebut memiliki kepastian hukum yang dilindungi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.
Perwakilan keluarga tergugat intervensi, Saiman Saranani, menilai fakta lapangan yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat ini semakin memperjelas ketidaksesuaian dalil gugatan penggugat, termasuk kesaksian yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya.
"Setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat antara penggugat dan tergugat intervensi, Majelis Hakim PTUN Kendari tentu dapat menilai dan mempertimbangkan fakta di lapangan secara objektif. Banyak ketidaksesuaian antara objek di lapangan, dokumen, dan keterangan saksi penggugat yang kami duga tidak berdasar," ujar Saiman Saranani usai kegiatan PS berlangsung.
Atas temuan selama proses persidangan hingga pembuktian lapangan tersebut, pihak tergugat intervensi berharap Majelis Hakim PTUN Kendari dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
"Sebagai pemegang hak atas sertifikat yang sah, kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar dalam sidang putusan akhir nanti dapat menolak atau menyatakan tidak dapat diterima seluruh materi gugatan yang didalilkan oleh penggugat," pungkas Saiman.
(Udin Yaddi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar