Kabupaten Semarang, SUARAKPK.COM – Persoalan hak ketenagakerjaan yang dialami Muntiatun, mantan karyawan PT Morich Indo Fashion, menjadi perhatian setelah muncul pengaduan terkait pengakhiran hubungan kerja, dokumen ketenagakerjaan yang belum diterima, hingga belum jelasnya status pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui pendampingan Bayu Setiyono dari Yayasan Pringapus Peduli Jiwa, Muntiatun berencana mengadukan persoalan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Semarang pada 12 Oktober 2026.
Dalam surat pengaduan tertanggal 11 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kepala Disnaker Kabupaten Semarang, Bayu menyampaikan sejumlah keberatan atas proses berakhirnya hubungan kerja Muntiatun dengan PT Morich Indo Fashion.
Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah status pengakhiran hubungan kerja yang disebut sebagai pengunduran diri secara sukarela.
Menurut Bayu, Muntiatun telah mengalami gangguan kesehatan serius berupa infark serebri atau stroke sejak sebelum berakhirnya masa kerja. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menelusuri apakah yang bersangkutan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan menyatakan pengunduran diri secara sadar.
Muntiatun diketahui bekerja di PT Morich Indo Fashion sejak 11 November 1991 hingga 1 November 2025, atau sekitar 34 tahun.
Persoalkan JHT dan Dokumen Ketenagakerjaan
Selain status pengakhiran hubungan kerja, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah belum jelasnya pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT).
Dalam pengaduannya, Bayu menyebut perusahaan telah menerbitkan surat pengantar pengambilan JHT tertanggal 21 Februari 2026. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam surat tersebut, hingga pengaduan dibuat, Muntiatun belum menerima dana JHT yang menjadi haknya.
Bayu meminta Disnaker berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan apakah dana JHT atas nama Muntiatun sudah dicairkan, kapan pencairannya dilakukan, serta kepada siapa dana tersebut disalurkan.
Nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dicantumkan dalam surat pengaduan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan penelusuran dan verifikasi.
Persoalan lainnya adalah belum diterimanya paklaring atau surat keterangan masa kerja yang sah dari perusahaan. Padahal, dokumen tersebut diperlukan sebagai bukti riwayat pekerjaan dan kepentingan administrasi ketenagakerjaan.
Kondisi Kesehatan Membutuhkan Perhatian
Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa Muntiatun masih menjalani masa pemulihan setelah didiagnosis mengalami infark serebri dan penurunan fungsi kognitif.
Kondisi tersebut diperkuat dengan dokumen pemeriksaan CT Scan Kepala dari RS Ken Saras tertanggal 6 April 2026 serta dokumen perawatan dari RSUP Dr. Kariadi Semarang.
Menurut Bayu, kondisi kesehatan Muntiatun membutuhkan perhatian serius, termasuk kepastian pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan yang dapat membantu pembiayaan pengobatan dan pemulihan kesehatannya.
Minta Disnaker Turun Tangan
Melalui pengaduan tersebut, Yayasan Pringapus Peduli Jiwa meminta Disnaker Kabupaten Semarang melakukan sejumlah langkah, di antaranya:
1.Memverifikasi alasan dan proses pengakhiran hubungan kerja Muntiatun.
2.Memfasilitasi penyerahan surat keterangan masa kerja atau paklaring.
3.Memastikan status pencairan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan diterima oleh pihak yang berhak.
4.Memeriksa dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak akibat berakhirnya hubungan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
5.Mempertimbangkan kondisi kesehatan Muntiatun dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
Pendampingan ini diharapkan dapat membantu Muntiatun memperoleh kepastian hukum dan kejelasan atas hak-hak ketenagakerjaan yang dipersoalkan.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam proses pengakhiran hubungan kerja, khususnya terhadap pekerja yang telah mengabdi selama puluhan tahun dan tengah menghadapi persoalan kesehatan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak manajemen PT Morich Indo Fashion terkait sejumlah persoalan yang disampaikan dalam surat pengaduan tersebut.
SUARAKPK.COM akan berupaya meminta konfirmasi kepada pihak perusahaan maupun Disnaker Kabupaten Semarang guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan penyelesaian persoalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Redaksi :Tim suarakpk / EW )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar