Proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang tersebut berlokasi di Jalan Raya Plelen Gringsing Nomor 24, Kecamatan Gringsing. Dengan nilai anggaran yang cukup besar, pelaksanaan pekerjaan ini dinilai perlu mendapatkan pengawasan ketat agar kualitas bangunan sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan teknis yang berlaku.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan tersebut bernama Penataan Kantor Kecamatan Gringsing , dengan nomor kontrak/SPK 11521/SPK/KANTOR KEC. GRINGSING/600.1.15/VIII/2026.
Kontrak ditandatangani pada 18 Agustus 2026 dengan nilai sebesar Rp1.440.000.000. Adapun masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 Agustus 2026 hingga 17 Desember 2026.
Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan, fondasi, beton bertulang, pasangan, pintu dan jendela, penutup lantai dan dinding, penutup atap dan langit-langit, pengecatan, instalasi listrik, serta sanitasi.
Dalam papan informasi proyek, tercantum dua perusahaan pelaksana, yakni CV Setya Mukti yang beralamat di Jalan Semeru 1 Nomor 28 Rendole Indah, Muktiharjo, Kabupaten Pati, serta CV Tapak Bumi Rancang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Puter Nomor 05, Kabupaten Batang.
Untuk memperoleh informasi dan mengklarifikasi pelaksanaan pekerjaan, Tim Media melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Kecamatan Gringsing pada Rabu (4/11/2026).
Saat tiba di lokasi, Tim Media memperoleh informasi dari salah seorang pegawai perempuan bahwa Camat Gringsing, Ridho Budi Kurniawan, S.STP., M.M., bersama Sekretaris Camat (Sekcam) sedang menjalankan kegiatan di luar kantor.
Tim Media kemudian diarahkan untuk menemui Nurkholis, S.E., selaku Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Gringsing.
Dalam keterangannya, Nurkholis menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang. Menurutnya, pihak kecamatan hanya akan menerima bangunan setelah pekerjaan selesai.
“Pekerjaan itu dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang, kita hanya menerima bangunan saja. Menurutnya, pekerjaan itu untuk rumah bangunan singgah Bupati, kalau Pak Bupati mampir ke Gringsing,” ungkap Nurkholis.
Ketika ditanya mengenai perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pekerjaan, Nurkholis mengaku tidak mengetahui secara pasti nama CV yang mengerjakan proyek tersebut.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana koordinasi antara pihak pengguna bangunan dan instansi teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, khususnya dalam hal pengawasan kualitas pekerjaan sebelum bangunan diserahterimakan.
Berdasarkan pantauan Tim Media di lokasi proyek, sejumlah pekerja bangunan terlihat melakukan aktivitas konstruksi tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) yang memadai.
Sedikitnya tujuh hingga delapan pekerja terpantau tidak menggunakan APD saat berada di area pekerjaan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar K3 oleh pihak pelaksana proyek. Terlebih, pekerjaan konstruksi yang mencakup fondasi, pengecoran beton, serta aktivitas pembangunan lainnya memiliki potensi risiko kecelakaan kerja yang harus diantisipasi melalui prosedur keselamatan yang memadai.
Sejumlah pertanyaan mendasar pun perlu dijawab oleh pihak pelaksana maupun instansi pengawas.
Siapa yang bertanggung jawab sebagai petugas atau penanggung jawab K3 di lokasi proyek?
Apakah pengawasan rutin terhadap penggunaan APD telah dilaksanakan?
Apakah dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) telah disusun dan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku?
Bagaimana mekanisme evaluasi terhadap pekerja yang tidak menggunakan APD saat menjalankan aktivitas konstruksi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting mengingat keselamatan pekerja bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Selain aspek K3, Tim Media juga mencermati material konstruksi yang berada di lokasi pekerjaan.
Secara visual, material batu koral atau agregat yang terlihat digunakan untuk kebutuhan pengecoran memiliki ukuran relatif kecil dan tampak bercampur dengan material menyerupai tanah. Material tersebut juga diduga berasal dari sumber sungai.
Namun demikian, kondisi visual semata belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa material tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Untuk memastikan kualitasnya, diperlukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap agregat, termasuk kebersihan material, gradasi, serta parameter teknis lainnya sesuai persyaratan campuran beton yang digunakan.
Tim Media mempertanyakan apakah material yang digunakan telah melalui proses pemeriksaan mutu sebelum diaplikasikan dalam pekerjaan konstruksi.
Bagaimana mekanisme pengujian material yang dilakukan oleh kontraktor maupun konsultan pengawas?
Apakah terdapat hasil uji laboratorium terhadap material agregat dan mutu beton yang digunakan?
Siapa yang memastikan bahwa komposisi campuran beton telah sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak?
Pengawasan terhadap mutu material menjadi aspek krusial. Sebab, kualitas bangunan tidak hanya ditentukan oleh tampilan fisik, tetapi juga oleh kekuatan, ketahanan, dan kesesuaian struktur terhadap perencanaan teknis.
Dalam konfirmasi di lapangan, salah seorang pekerja menyampaikan bahwa bangunan tersebut diperuntukkan sebagai rumah singgah Bupati Batang ketika melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Gringsing.
Pekerja itu juga menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terlibat sekitar 13 orang, dengan upah tukang sebesar Rp150.000 per hari.
Ketika ditanya mengenai perbandingan campuran semen dan pasir, pekerja tersebut menyebut menggunakan komposisi enam bagian pasir berbanding satu bagian semen.
“Tukang semua ada kurang lebih 13 orang. Tukang di sini per hari Rp150 ribu. Untuk olahan semen dan pasir, perbandingannya enam pasir banding satu semen,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, pekerja itu mengaku tidak mengetahui nama CV pelaksana.
Keterangan pekerja mengenai komposisi campuran tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak teknis. Sebab, rasio campuran semen, pasir, dan agregat tidak dapat dinilai secara tunggal tanpa mengetahui jenis pekerjaan, desain campuran, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Penggunaan campuran yang tidak sesuai dengan perencanaan, apabila terbukti, berpotensi memengaruhi kualitas hasil pekerjaan.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen teknis, metode pelaksanaan, serta hasil pengujian mutu beton guna memastikan apakah pekerjaan telah memenuhi persyaratan kontrak.
Keterangan lain diperoleh dari pekerja berbeda yang menyebutkan bahwa bangunan tersebut akan difungsikan sebagai rumah singgah Bupati Batang saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Gringsing.
“Kalau ada kunjungan kerja Bupati di Kecamatan Gringsing, ini untuk rumah singgah. Bagian depan dibuat joglo, target pekerjaan selesai dalam tiga bulan,” ungkap pekerja tersebut.
Informasi mengenai fungsi bangunan sebagai rumah singgah kepala daerah menjadi perhatian tersendiri. Dengan nilai kontrak Rp1,44 miliar yang bersumber dari anggaran pemerintah, kualitas pekerjaan, ketahanan bangunan, serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis harus menjadi prioritas.
Penggunaan bangunan untuk kepentingan kedinasan kepala daerah tidak mengurangi kewajiban pelaksana proyek dalam memenuhi seluruh standar teknis dan keselamatan konstruksi.
Sementara itu, pada Jumat ( 06/11/26), Tim Media juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada CV Setya Mukti melalui nomor WhatsApp yang tercantum pada papan informasi proyek.
Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi yang dikirimkan belum mendapatkan respons maupun jawaban.
Upaya konfirmasi juga masih dilakukan kepada CV Tapak Bumi Rancang serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.
Pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis, penggunaan material, mekanisme pengawasan, serta penerapan K3 di lokasi proyek.
Sejumlah kondisi yang terpantau di lapangan menjadi alasan penting bagi instansi terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Proyek dengan nilai kontrak Rp1,44 miliar tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan. Kualitas material, kesesuaian spesifikasi, ketepatan metode pelaksanaan, serta keselamatan pekerja harus menjadi bagian utama dalam pengawasan.
Dinas PUPR Kabupaten Batang selaku instansi yang bertanggung jawab diharapkan membuka penjelasan secara transparan mengenai spesifikasi teknis pekerjaan, keberadaan konsultan pengawas, hasil pemeriksaan mutu material, serta evaluasi terhadap penerapan K3.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, langkah korektif harus dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Tim Media juga mendorong agar pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi maupun progres fisik, tetapi turut memastikan kualitas pekerjaan melalui verifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Munculnya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan persoalan penerapan K3 dalam proyek penataan Kantor Kecamatan Gringsing menjadi perhatian terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah.
Publik berharap aparat penegak hukum, termasuk Polresta Batang, dapat menindaklanjuti apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai dokumen kontrak, ketentuan teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila nantinya ditemukan pelanggaran dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, penanganan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti.
Meski demikian, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi maupun pelanggaran K3 dalam proyek ini belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum sebelum adanya hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.
Redaksi menegaskan tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Dinas PUPR Kabupaten Batang, CV Setya Mukti, CV Tapak Bumi Rancang, konsultan pengawas, serta pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Media masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak terkait guna memastikan keberimbangan informasi dan mengungkap fakta secara utuh. (Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar