Blora,suarakpk.com - Perum Perhutani dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora membahas nasib 39 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berada di kawasan hutan.
Pembahasan dilakukan melalui koordinasi pada Rabu, (18/11/2026), di Kantor Dinas PMD Kabupaten Blora.
Pertemuan dihadiri Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, Yayuk, beserta jajarannya, serta perwakilan Perum Perhutani dari tiga Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), yakni KPH Blora yang diwakili KSS HKAKP Istar, KPH Randublatung oleh KSS HKAKP Junaidi, dan KPH Cepu oleh KSS HKAKP Ari Susanto.
Dalam kesempatan itu, Administratur KPH Randublatung, Rovi Tri Kuncoro, melalui KSS HKAKP Junaidi menyampaikan pentingnya koordinasi dan komunikasi berkelanjutan antara Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Blora.
Koordinasi itu untuk mempercepat pelaksanaan KDKMP yang menggunakan kawasan hutan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Junaidi juga menanyakan perkembangan pemenuhan kewajiban sebagai pemegang SK PPKH KDKMP, khususnya penyelesaian tata batas areal PPKH, inventarisasi tegakan, serta pemenuhan Pengganti Biaya Investasi (PBI).
Menurutnya, ketiga hal tersebut merupakan bagian penting yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku agar pelaksanaan program berjalan baik.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, Yayuk, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah mengajukan permohonan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta melalui surat Nomor 100.1/1267/2026 tanggal 19 Oktober 2026.
Surat tersebut berisi permohonan penataan batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan KDKMP di wilayah Kabupaten Blora.
Yayuk menyampaikan, dokumen permohonan itu, baik berkas fisik maupun berkas elektronik, telah disampaikan langsung ke Kantor BPKH Wilayah XI Yogyakarta dengan bantuan anggota Kodim 0721/Blora.
Namun, hingga koordinasi dilaksanakan, pihaknya masih menunggu jawaban maupun tindak lanjut resmi dari instansi terkait atas permohonan tersebut.
Lebih lanjut, Yayuk menjelaskan bahwa untuk mendukung proses inventarisasi tegakan pada areal PPKH yang diperuntukkan bagi lokasi KDKMP, Pemerintah Kabupaten Blora berencana mengajukan surat permohonan kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.
Surat itu terkait dukungan tenaga teknis (Ganis) Perhutani. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan inventarisasi tegakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara berkaitan dengan kewajiban Pengganti Biaya Investasi (PBI), Yayuk menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora akan melakukan koordinasi internal bersama perangkat daerah atau dinas terkait untuk membahas lebih lanjut mekanisme serta langkah pemenuhan kewajiban tersebut.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi dan kesamaan pemahaman antara Pemerintah Kabupaten Blora dan Perum Perhutani dalam menindaklanjuti berbagai tahapan pelaksanaan KDKMP di kawasan hutan.
Perum Perhutani berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan program KDKMP agar berjalan tertib, terarah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek pengelolaan dan kelestarian kawasan hutan.
Untuk diketahui, berdasarkan Surat Bupati Blora Nomor 400.10.2.2/107, 39 titik tersebut tersebar di 13 kecamatan. Masing-masing titik memerlukan lahan seluas 1.000 meter persegi, sehingga total kebutuhan lahan mencapai 3,9 hektare.
Kecamatan Todanan menjadi wilayah dengan titik terbanyak, yakni 10 desa. Disusul Kecamatan Randublatung dengan 7 desa, Kecamatan Japah 5 desa, dan Kecamatan Jiken 4 desa.
Sementara Kecamatan Jati memiliki 3 desa, Kecamatan Banjarejo dan Kecamatan Bogorejo masing-masing 2 desa. Sisanya, Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Jepon, Kunduran, dan Blora masing-masing 1 desa. (Dwi /red)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar