SEMARANG, SUARAKPK.COM – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang dalam mengedepankan pendekatan hukum yang humanis melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) mendapat apresiasi dan dukungan dari Penguatan Ekonomi Nasional (PEKNAS) dan Aliansi Jateng Guyub.
Kedua organisasi tersebut menilai penerapan keadilan restoratif merupakan langkah positif dalam menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengutamakan pemulihan hak korban serta nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, Kejari Kota Semarang telah menyelesaikan 10 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Perkara tersebut di antaranya terkait kasus pencurian dan penggelapan.
Pelaksanaan mekanisme tersebut berada di bawah koordinasi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Irvan Surya H, S.H., M.H. Sejumlah perkara diketahui dilatarbelakangi persoalan kebutuhan hidup dan keterdesakan ekonomi.
Melalui fasilitasi pihak kejaksaan, para pihak yang terlibat akhirnya mencapai kesepakatan perdamaian. Korban bersedia memberikan maaf, sementara pemulihan hak korban dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
Sekretaris Jenderal PEKNAS Jawa Tengah, Tri Juharmanik, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Kejari Kota Semarang yang dinilai mampu menghadirkan pendekatan penegakan hukum dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
Menurutnya, ketegasan dalam menegakkan hukum harus tetap berjalan seiring dengan rasa keadilan dan hati nurani.
"Kami memandang pendekatan hukum yang humanis merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan hati nurani. Kami mendukung Kejari Kota Semarang untuk terus menghadirkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan dan kemanfaatan bagi masyarakat," ungkap Tri Juharmanik.
Dukungan serupa disampaikan Koordinator Aliansi Jateng Guyub Kota Semarang, Sutarji, S.H. Ia menilai keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang berujung pada hukuman pidana.
Namun, lebih dari itu, hukum juga harus mampu memberikan rasa keadilan, melindungi kepentingan korban, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
"Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Penegakan hukum yang baik bukan semata-mata diukur dari banyaknya orang yang dipidana, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan keadilan, memulihkan hak korban, dan menjaga nilai kemanusiaan. Restorative Justice harus tetap dilaksanakan secara selektif, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. Inilah pendekatan penegakan hukum yang patut diapresiasi dan didukung bersama," tegas Sutarji.
PEKNAS dan Aliansi Jateng Guyub juga menegaskan bahwa penerapan Restorative Justice bukan berarti membenarkan tindak pidana ataupun mengurangi kewibawaan hukum. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan salah satu upaya menghadirkan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan dengan tetap memperhatikan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Menurut keduanya, pendekatan restoratif perlu dijalankan secara tepat dan selektif agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai tanpa mengabaikan hak-hak korban maupun kepentingan masyarakat.
Dukungan terhadap langkah Kejari Kota Semarang ini diharapkan menjadi dorongan bagi terciptanya sistem penegakan hukum yang tegas, profesional, transparan, sekaligus berorientasi pada keadilan substantif.
Sebab, pada hakikatnya, hukum bukan hanya tentang memberikan hukuman kepada pelanggar, tetapi juga bagaimana menghadirkan keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat.( EW )



Tidak ada komentar:
Posting Komentar