JAKARTA, suarakpk.com – Ketua Umum Forum Doktor Komunikasi Indonesia (FDKI), Dr.H.Andi Budi S.,S.H.,M.I.Kom, angkat bicara terkait dengan adanya dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, hal ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sekadar sebagai kasus pidana biasa. Kasus ini menyentuh jantung persoalan negara.
Dr.H.Andi Budi S.,S.H.,M.I.Kom yang sering dipanggil dengan nama Gus Andi mengatakan, bahwa Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik. Selain Listyo Sigit, dua perwira tinggi Polri juga ditetapkan sebagai tersangka. “Penyidik mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa prosedur verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha,” katanya saat ditemui di rumahnya, Meruya, Jakarta Selatan, Sabtu,(7/11).
Dari Perspektif Komunikasi Organisasi, Komunikasi Krisis, dan Komunikasi Publik, Forum Doktor Komunikasi Indonesia merekomendasikan setidaknya 5 Pesan Moral, diantaranya, 1.Soliditas Polri adalah kekuatan institusi, bukan sekadar keseragaman sikap. Soliditas harus dibangun melalui integritas, saling percaya, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan bangsa.
2.Kebenaran harus menjadi landasan pemulihan kepercayaan. Dugaan penyadapan perlu ditangani secara objektif, berbasis fakta, sesuai hukum, dan melalui mekanisme kelembagaan yang kredibel.
3.Jangan biarkan persoalan internal berkembang menjadi krisis kepercayaan publik. Konflik informasi, pernyataan yang tidak sinkron, serta spekulasi yang tidak terkendali dapat memperbesar krisis reputasi institusi.
4.Loyalitas kepada Polri harus berjalan seiring dengan keberanian melakukan koreksi. Menjaga institusi bukan berarti menutup persoalan, melainkan memastikan setiap masalah diselesaikan secara transparan, adil, dan bermartabat.
5.Kepercayaan masyarakat merupakan kekuatan utama Polri. Wibawa institusi tidak hanya ditentukan oleh kewenangan, tetapi oleh integritas, keteladanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Gus Andi menjelaskan, bahwa diperlukan Polri untuk memperkuat komunikasi internal yang sehat dan terbuka. Bangun komunikasi dua arah antara pimpinan dan anggota, antarsatuan, serta antarkepemimpinan agar tidak terjadi kesalahpahaman, fragmentasi informasi, maupun prasangka.
“Kembangkan komunikasi krisis yang terintegrasi. Setiap persoalan strategis perlu ditangani dengan komunikasi yang konsisten, akurat, terukur, dan tidak kontradiktif,” jelasnya.
Gus Andi menuturkan, Pimpinan harus menjadi pusat ketenangan dan penyatuan. Komunikasi kepemimpinan hendaknya meneduhkan, memberikan kepastian arah, serta menghindari pernyataan yang memperkeruh situasi.
“Utamakan dialog dan klarifikasi daripada konfrontasi. Persoalan internal diselesaikan melalui komunikasi langsung, mekanisme profesional, dan proses hukum, bukan melalui polemik terbuka,” tuturnya.
Ditegaskan Gus Andi, jadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai modal reputasi. Penjelasan kepada publik harus proporsional, tidak spekulatif, menghormati proses hukum, serta menjaga kerahasiaan informasi yang dilindungi.
“Bangun budaya komunikasi berbasis kepercayaan. Anggota Polri harus memiliki ruang menyampaikan aspirasi, kritik, dan laporan secara bertanggung jawab tanpa takut terhadap intimidasi atau pembalasan,” tegasnya.
Selain itu, Gus Andi menambahkan, dari perspektif komunikasi publik, salam “Polri Bersama Masyarakat” harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, bukan sekadar slogan.
“Kembali kepada masyarakat menjadikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat sebagai orientasi utama seluruh jajaran,” tambahnya.
Gus Andi menyampaikan Polri mesti Perkuat komunikasi humanis. Membangun komunikasi yang empatik, santun, responsif, dan menghargai martabat masyarakat.
“Polri hadir di tengah Masyarakat, mengintensifkan dialog warga, patroli dialogis, forum kamtibmas, dan komunikasi langsung dengan komunitas. Dengarkan suara Masyarakat, jadikan aspirasi, kritik, dan keluhan publik sebagai sumber evaluasi serta perbaikan institusi,” ujarnya.
Gus Andi berharap, Polri dapat memulihkan kepercayaan Masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan, keteladanan, dan tindakan nyata dalam setiap pelayanan. Serta memperkuat komunikasi digital.
“Mengembangkan media sosial Polri yang edukatif, responsif, transparan, dan tidak defensif terhadap kritik yang konstruktif,” ucapnya.
Menurut Gus Andi, Polri juga harus dapat membangun kolaborasi sosial, melalui kemitraan dengan tokoh agama, akademisi, tokoh adat, pemuda, media, dan organisasi masyarakat.
“Menjadikan kualitas komunikasi, kepuasan pelayanan, dan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai indikator evaluasi kinerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Andi menerangkan, perlunya ada langkah prioritas dalam 30–90 hari Kapolri, dia merekomendasikan, dalam 30 hari, perlu adanya Konsolidasi komunikasi internal, penyamaan informasi faktual, dan penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang kredibel.
“untuk 60 hari, adanya dialog pimpinan Polri dengan anggota, masyarakat, akademisi, serta elemen strategis bangsa. Dan untuk 90 hari, dapat dilakukan Evaluasi komunikasi organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan pengukuran kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari pemulihan reputasi,” terangnya.
“Menjaga Polri bukan dengan menutup persoalan, tetapi dengan menyelesaikannya secara profesional, bermartabat, dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (001/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar