Gunungkidul, Suarakpk.com-' Mencuatnya dugaan keterlibatan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang masih berstatus pelajar SMK terus menjadi sorotan publik, dan APH.
Pasalnya oknum ASN berinisial WD tersebut disorot setelah muncul dugaan bahwa dirinya telah menghamili seorang perempuan berinisial A yang kala itu masih berusia di bawah umur. Persoalan ini memunculkan berbagai tanggapan masyarakat, terutama menyangkut tanggung jawab, perlindungan anak, serta sikap pemerintah daerah terhadap aparatur yang bersangkutan.
Publik kini menunggu bagaimana langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul dalam menyikapi persoalan tersebut Dan PPA Polres Gunungkidul.
Terlebih, pihak yang diduga menjadi korban berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas ( tidak mampu) sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan serius.
Orang tua A berinisial H mengungkapkan harapannya agar W bertanggung jawab secara resmi melalui pernikahan yang sah sebelum anaknya melahirkan.
Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan.
Keluarga berharap ada kehadiran pemerintah yang memberikan perhatian,
pendampingan, serta perlindungan terhadap anaknya.
Pemkab dan PPA Polres Gunungkidul Jangan Tutup Mata
Persoalan ini dinilai tidak cukup hanya diselesaikan melalui kesepakatan antarkeluarga.
Mengingat usia perempuan tersebut masih 16 tahun( di bawah umur) , aspek perlindungan anak harus menjadi perhatian utama.
Dinas terkait, khususnya unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), diharapkan turun langsung untuk memastikan kondisi korban, memberikan pendampingan psikologis dan sosial, serta mengawal hak-hak hukumnya.
Di sisi lain, Pemkab Gunungkidul juga perlu melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap ASN yang bersangkutan sesuai ketentuan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan.
RATNO PINTOYO: JANGAN BIARKAN PERSOALAN INI BERLARUT - LARUT
Pengamat kebijakan publik, Ratno Pintoyo, berpendapat bahwa dugaan kasus yang melibatkan ASN berinisial WD dengan anak perempuan di bawah umur tersebut harus ditangani secara serius terutama dalam hal ini Pemkab Gunungkidul dan PPA polres Gunungkidul tetap kedepankan perlindungan korban apalagi kondisi korban keadaan sangat memprihatinkan.
Menurut Ratno, Pemkab Gunungkidul sebagai institusi yang menaungi ASN bersangkutan perlu menunjukkan perhatian nyata dengan turun langsung melihat persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Anak tersebut harus mendapatkan perlindungan, baik secara hukum maupun sosial. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi pergunjingan berkepanjangan di tengah masyarakat,” ungkap Ratno Pintoyo.
Lebih lanjut, Ratno menilai Dinas Pariwisata Gunungkidul juga perlu mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya. Jangan sampai persoalan yang melibatkan aparatur pemerintah justru berkembang menjadi polemik yang semakin luas akibat tidak adanya kejelasan sikap institusi.
Menurutnya, penanganan persoalan ini harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar menjaga citra institusi.
PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN PEMKAB GUNUNGKIDUL
Kini perhatian masyarakat tertuju pada Pemkab Gunungkidul, Dinas Pariwisata, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak.
Apakah akan dilakukan pemeriksaan internal terhadap ASN berinisial WD..? Bagaimana bentuk pendampingan terhadap A yang masih di bawah umur? Apakah aparat penegak hukum telah melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku..?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban dan tindak lanjut yang jelas.
Sebab, ketika persoalan menyangkut anak di bawah umur, perlindungan dan pemenuhan hak korban harus menjadi prioritas.
Masyarakat tentu berharap semboyan Polri Presisi dan semangat pelayanan pemerintah kepada masyarakat benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata.
Jangan sampai anak yang membutuhkan perlindungan justru merasa berjalan sendirian, sementara ini. ( Tim/red).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar