KENDARI, SUARAKPK.COM -Konsorsium Pemerhati Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) melayangkan kritik keras terhadap dugaan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub RI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP RI), serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH RI) atas maraknya aktivitas industri galangan kapal di pesisir pantai Moramo, khususnya di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan kajian investigasi KPH Sultra, terdapat puluhan perusahaan industri dan galangan kapal yang beroperasi secara leluasa di kawasan pesisir Moramo, meskipun diduga kuat menabrak aturan perizinan, merusak ekosistem lingkungan, hingga melakukan privatisasi wilayah pesisir yang merugikan masyarakat nelayan setempat.
Direktur Eksekutif KPH Sultra, Nurlan, S.H menegaskan bahwa kondisi di pesisir Lapuko bukan lagi sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan bentuk kejahatan ekologis dan tata ruang yang terjadi secara terang-terangan di depan mata otoritas terkait.
"Kami melihat ada pembiaran yang sistematis. Bagaimana mungkin puluhan galangan kapal bisa melakukan penimbunan laut, membabat kawasan mangrove, dan meng kapling-kapling garis pantai menjadi area privat, sementara dokumen dasar seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) bermasalah bahkan tidak dimiliki," tegas Nurlan dalam keterangan resminya di Kendari, Sabtu (14/11/2026).
Tiga Sorotan Utama KPH Sultra :
1). Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut dan Privatisasi Pesisir (Tanggung Jawab KKP RI):
Aktivitas reklamasi atau penimbunan laut yang masif telah mengubah bentang alam pesisir Lapuko dan sekitarnya. Garis pantai yang seharusnya menjadi ruang publik dan wilayah tangkap utama nelayan tradisional kini berubah menjadi kawasan tertutup (privat) milik korporasi. KPH Sultra mencatat, meski Ditjen PSDKP KKP RI sempat melakukan penyegelan sementara terhadap beberapa perusahaan yang tidak memiliki PKKPRL, kenyataannya di lapangan sejumlah perusahaan tetap nekat beroperasi tanpa ada penegakan hukum lanjutan yang menimbulkan efek jera.
2). Kerusakan Ekosistem Mangrove dan Ketiadaan Dokumen Lingkungan (Tanggung Jawab KLH RI):
Alih fungsi kawasan hutan mangrove menjadi lahan industri galangan kapal mengancam kelestarian ekosistem pesisir dan meningkatkan risiko abrasi. KPH Sultra menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan dokumen AMDAL serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun limbah non B3 dari aktivitas pengelasan, pengecatan, dan perawatan kapal yang berpotensi mencemari perairan Teluk Kendari dan Moramo.
3). Lemahnya Pengawasan Operasional Kepelabuhanan dan Keselamatan Maritim (Tanggung Jawab Kemenhub RI):
Melalui otoritas pelabuhan setempat (UPP/KSOP Lapuko), Kemenhub RI dinilai tutup mata terhadap legalitas operasional dan standar keselamatan kerja di puluhan galangan kapal tersebut. KPH Sultra mengingatkan bahwa pembiaran operasional tanpa kelengkapan izin teknis dan lingkungan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan pekerja dan lalu lintas pelayaran di sekitar perairan Moramo.
Atas temuan dan kondisi tersebut, Konsorsium Pemerhati Sulawesi Tenggara, mendesak dan menuntut :
1. Mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan RI, untuk menurunkan tim terpadu guna mengaudit seluruh izin PKKPRL perusahaan galangan kapal di Kecamatan Moramo, mencabut izin perusahaan yang membandel, serta mengembalikan akses ruang publik pesisir bagi nelayan.
2). Mendesak Menteri Lingkungan Hidup RI, untuk memberikan sanksi pidana dan administratif tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan perusakan mangrove dan beroperasi tanpa dokumen AMDAL yang sah.
3). Mendesak Menteri Perhubungan RI, untuk mengevaluasi kinerja otoritas pelabuhan (UPP/KSOP) di wilayah Lapuko serta membekukan sementara aktivitas operasional dan perizinan kepelabuhanan bagi galangan kapal yang belum memenuhi syarat legalitas lingkungan dan ruang laut.
4). Meminta Markas Besar Polri (Mabes Polri), dan Kejaksaan Agung RI, untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan indikasi penyalahgunaan wewenang di balik lolosnya aktivitas industri ilegal di pesisir Konawe Selatan.
"Seharusnya penindakan terhadap pelanggaran perizinan oleh korporasi tidak terhenti pada pemberian sanksi admintratif atau denda, namun dilakukan pemberhentian segala aktivitas perusahaan hingga terbit atau terpenuhi perizinan nya barulah beraktivitas kembali, namun fakta dilapangan masih beraktivitas seperti biasa meski belum terbit perizinan yang dilanggarnya" pungkas Nurlan
"Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup nelayan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan transparan dari ketiga kementerian tersebut, KPH Sultra siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran serta melaporkan kasus ini secara resmi ke tingkat pusat," tutupnya Nurlan
(Udin Yaddi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar