Gunungkidul, Suarakpk.com- Lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi wisata di Kabupaten Gunungkidul pada awal tahun 2026 menuai sorotan tajam. Politisi senior sekaligus Mantan Ketua DPRD Gunungkidul, Ratno Pintoyo, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak "gegabah" dalam mengklaim keberhasilan administratif atas kenaikan angka tersebut.
Ratno menilai, atribusi kenaikan PAD yang disebut-sebut sebagai hasil dari perombakan personel petugas Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) tidak sepenuhnya akurat dan berpotensi menutupi persoalan sistemik yang masih terjadi.
Menurut Ratno, klaim keberhasilan perombakan personel tersebut terpatahkan oleh fakta di lapangan. Berdasarkan temuan dari laporan pengunjung serta pengamatan anggota dewan, praktik ketidaksesuaian antara nominal yang dibayarkan wisatawan dengan angka yang tercetak pada tiket masih ditemukan di sejumlah titik TPR.
"Dugaan kebocoran retribusi itu masih ada, bahkan polanya disinyalir semakin masif. Jadi, kalau dikatakan perombakan personel adalah kunci utama optimalisasi, itu belum terbukti secara signifikan. Kita tidak butuh sekadar ganti wajah petugas, tapi ganti sistem," tegas Ratno Pintoyo kepada wartawan Rabu (15/4/2026).
Ia menambahkan bahwa lonjakan penerimaan retribusi pada periode ini jauh lebih rasional jika dilihat sebagai dampak dari munculnya berbagai destinasi wisata baru yang viral di media sosial. Kehadiran objek wisata seperti Drini Park, On The Rock, dan Jungwok telah menciptakan arus kunjungan wisatawan yang luar biasa masif ke kawasan pantai.
"Volume wisatawan yang masuk ke Gunungkidul memang meningkat drastis karena daya tarik destinasi baru tersebut. Inilah faktor utama yang mendongkrak angka retribusi, bukan semata-mata karena kebijakan administratif perombakan petugas di pintu masuk," jelasnya.
Disisi lain warga bajarejo mengungkap dengan adanya On the rock kunjungan wisata membludak
" Dengan adanya on the rock kunjungan wisata lantai membludak hingga jalan macet total, " Ungkapnya.
Alih-alih berfokus pada rotasi personel, Ratno mendesak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk segera melakukan pembenahan tata kelola yang berbasis teknologi. Menurutnya, tanpa sistem pengawasan yang akuntabel dan transparan, potensi kebocoran akan terus menjadi "penyakit" menahun yang merugikan daerah.
"Tanpa perbaikan sistem yang akuntabel, misalnya digitalisasi penuh pemungutan retribusi, pergantian personel hanya akan menjadi siklus berulang tanpa menyelesaikan akar masalah. Potensi kebocoran akan tetap mengintai," tambahnya.
Di sisi lain, Ratno juga meminta pemerintah daerah untuk lebih serius mendukung ekosistem destinasi wisata baru ini. Ia melihat perkembangan destinasi swasta yang inovatif sebagai peluang strategis yang harus dijaga keberlangsungannya demi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan PAD yang berkelanjutan.
"Pemerintah harus hadir untuk memperkuat ekosistem ini, bukan hanya fokus pada penarikan retribusi di depan pintu, tetapi juga bagaimana memastikan wisatawan nyaman dan sistem pungutannya tidak dicurangi," tutup Ratno.( Gunawan/red)
Mudah2an anjuran dan perubahan bukan karna faktor kepentingan
BalasHapus