Ungaran, suarakpk.com - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Kinerja Tahun 2025, Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026, serta Pembukaan KKN Tematik Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kegiatan tersebut berlangsung di Wahid Bandungan Hotel & Resort, Kabupaten Semarang, Senin (12/1/2026).
Rakerda secara resmi dibuka oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, dan dihadiri Ketua STPN Sri Yanti Achmad, para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah, pejabat administrator Kanwil BPN Jateng, Ketua dan pengurus IPPAT Jawa Tengah, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Lampri menyampaikan bahwa Rakerda merupakan forum strategis untuk refleksi, konsolidasi, serta penajaman arah kebijakan dan kinerja pertanahan ke depan. Mengusung tema “Bersinergi Bangun Prestasi”, seluruh jajaran diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan organisasi yang semakin kompleks dan dinamis.
Pada kesempatan tersebut, Lampri memaparkan capaian kinerja strategis Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Penyerapan anggaran tercatat mencapai 92,7 persen tanpa blokir, dengan tiga satuan kerja tertinggi yakni Kantor Pertanahan Kota Tegal, Kantor Pertanahan Boyolali, dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berhasil diselesaikan 100 persen, dengan capaian terbaik diraih oleh Kabupaten Semarang, disusul Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Batang.
Selain itu, percepatan sertipikasi tanah wakaf di Jawa Tengah melampaui target nasional dengan realisasi lebih dari 100 persen.
Penyelesaian Kabupaten/Kota Lengkap juga menunjukkan progres positif, di mana 13 kabupaten/kota telah berstatus lengkap. Jumlah bidang tanah KW 4, 5, dan 6 berhasil ditekan secara signifikan dari 3,3 juta bidang menjadi 1,6 juta bidang.
Dalam bidang layanan pertanahan, Kanwil BPN Jawa Tengah mencatat penurunan signifikan tunggakan layanan sejak 2014 hingga 2025 serta mendorong percepatan layanan prioritas, termasuk inovasi Roya Layanan Lima Menit (Ra LaLi).
Implementasi Strategi Komunikasi (Strakom) juga menunjukkan hasil positif dengan mayoritas kantor pertanahan memperoleh nilai kinerja sangat baik.
Sementara itu, program redistribusi tanah, konsolidasi tanah, dan pengadaan tanah mencapai target 100 persen, serta pembangunan Zona Integritas membuahkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi tiga Kantor Pertanahan.
Rakerda ini juga dirangkaikan dengan pembukaan KKN Tematik STPN yang diharapkan mampu mendukung percepatan penyelesaian pekerjaan pertanahan, khususnya penanganan bidang KW 4, 5, dan 6 di Provinsi Jawa Tengah.
Melalui Rakerda Tahun 2026, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Endar W)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar