Boyolali ,Suarakpk.com– Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Bandung–Repaking yang bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan publik. Pantauan tim di lokasi pekerjaan, tepatnya di wilayah Gunungsari, Kecamatan Wonosegoro, ditemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan.
Proyek dengan nilai Rp 3,37 miliar tersebut dikerjakan oleh CV Mulyo Asih dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender, mulai 26 Agustus hingga 23 Desember 2025, di bawah pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Boyolali.
Dari hasil pantauan di lokasim senin(24/11/25), terlihat para pekerja tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) secara memadai, seperti helm keselamatan, rompi proyek, maupun sepatu safety. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kecelakaan kerja serta menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.
Selain aspek K3, kualitas pekerjaan talud juga dinilai terkesan asal jadi.tim Investigasi menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses pengerjaan, khususnya pada pemasangan lantai koperan pondasi. Di lapangan terlihat batu pondasi disusun atau ditumpuk berlapis terlebih dahulu tanpa adukan semen sebagai perekat, kemudian baru diberikan campuran mortar setelah susunan batu terbentuk. Praktik ini diduga tidak sesuai dengan standar teknis konstruksi yang seharusnya, di mana adukan semen harus diberikan secara merata pada saat proses pemasangan batu agar struktur menjadi kuat dan kokoh.
Tak hanya itu, campuran semen atau mortar juga diduga tidak ditakar sesuai komposisi yang direkomendasikan. Ketidaktepatan takaran ini berpotensi mengurangi daya rekat dan kekuatan struktur, sehingga hasil pekerjaan rawan mengalami keretakan, keropos, bahkan longsor dalam jangka waktu tertentu.
Sejumlah warga sekitar pun mengaku khawatir dengan kualitas proyek tersebut. Mereka menilai pembangunan yang seharusnya meningkatkan akses dan kenyamanan justru dikerjakan tanpa memperhatikan mutu dan keselamatan, "padahal ini jalan penting untuk aktivitas warga,Kalau dalam pemasangan pondasi batu-batu itu cuma disusun begitu saja. Tidak ada adukan di tiap lapisan. Kalau pengerjaannya seperti ini, nanti cepat rusak,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga berharap pemerintah lebih tegas dalam pengawasan, sehingga anggaran miliaran rupiah yang berasal dari uang publik benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas.
Praktik pemasangan batu tanpa mortar per lapisan serta campuran tidak terukur dapat menyalahi standar teknis konstruksi. Kualitas bangunan dikhawatirkan menurun dan berdampak pada daya tahan jalan, terlebih berada di wilayah rawan air permukaan dan tanah labil.
Selain itu, tidak digunakannya APD oleh pekerja bukan hanya melanggar aturan keselamatan kerja, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan yang seharusnya dapat dicegah.
Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu selasa (25/11/25), Makruf, selaku pelaksana kegiatan, membenarkan bahwa saat itu dirinya tidak berada di lokasi.
“Pas hari itu saya sakit. APD nanti akan dilengkapi.”
Terkait soal metode kerja, campuran, serta pemasangan batu, ia menyampaikan bahwa terdapat banyak pekerja baru yang mungkin belum memahami standar teknis sepenuhnya.
“Untuk masalah campuran dan pemasangan batu, itu banyak pekerja baru.” jawabnya.
Pernyataan tersebut menguatkan dugaan lemahnya pengawasan teknis di lapangan, baik dari pihak pelaksana maupun konsultan pengawas.
Masyarakat berharap Dinas PUPR Kabupaten Boyolali segera turun melakukan pemeriksaan lapangan. Dengan anggaran miliaran rupiah dari APBD, kualitas pekerjaan seharusnya menjadi prioritas utama agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.(tim/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar