MUNA BARAT, suarakpk.com -
Niatan baik ternyata tak selamanya diterima baik. Meski dengan tidak mengenal lelah untuk berbuat kebaikan tersebut, tapi tetap selalu menjadi sandungan.
Misalnya, PJ Bupati Muna Barat, DR Bahri baru tiga belan menahkodai Muna Barat, sudah mendapat kritikan.
Mulai dari soal mutasi dan kini soal pembebasan lahan. Yakni uang ganti rugi lahan warga sekitar pembangunan kantor bupati.
Padahal, oleh pemerintah melalui PJ Bupati sudah dianggarakan dalam APBD Perubahan tahun ini. Dan itu sementara dalam proses.
"Mengapa harus di APBD Perubahan? Karena saya masuk bertugas di Muna Barat baru tiga bulan. Dan itu APBD tahun 2022 sudah berjalan. Nah mau diambilkan dimana dananya. Jadi satu satunya jalan harus di APBD Perubahan,""jelas PJ Bupati.
Karena itu, dirinya meminta kepada masyarakat yang lahannya terkena pembangunan kantor untuk tetap bersabar.
"Pemerintah tetap berusaha yang terbaik buat masyarakatnya. Makanya saya usulkan anggarannya di APBD Perubahan agar bisa terbayarkan uang ganti rugi lahan warga tersebut sebelum akhir tahun ini. Mari kita sama sama bersabar. Karena Perubahan itu sudah tidak lama lagi,"harapnya.
Dan saat ini Pemkab Muna Barat sementara membentuk tim pembebasan lahan. Tim itu saat ini sudah bekerja melakukan verifikasi agar proses pembebasan lahan tidak melanggar aturan.
Ada UU dan Perpres pengadaan tanah yang harus dipegang oleh pemerintah. Kita tetap ganti rugi. Karena saat ini pemerintah saat ini tidak bisa sewenang-wenang pada rakyat. (Udin Yaddi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar