KAB.MAGELANG, suarakpk.com – Pelaksanaan tugas yang dinilai melampaui kewenangan diduga dilakukan Sekretaris Desa (Sekdes) Bondowoso, Mertoyudan Magelang, hal tersebutpun mengundang protes warga masyarakat setempat, sehingga beberapa tokoh masyarakat mendesak Kepala Desa untuk bertindak tegas.
Warga dan tokoh masyarakatpun menghendaki untuk segera dilaksanakan musyawarah khusus, guna membahas permasalahan terkait perilaku Sekdes yang dinilai telah melampaui tugas dan kewenangannya.
Sebagaimana dituturkan, salah satu warga (MY) belum lama ini, Sabtu (4/12/21), bahwa alasan diadakan musyawarah khusus yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), warga dan tokoh masyarakat diharapkan, dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan jalan musyawarah kekeluargaan.
“Peran Sekdes Robi, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, terlampau dominan,” tuturnya.
MY mencontohkan, terkait dengan kebijakan dalam menjalankan program pemerintah desa, Sekdes terkesan tebang pilih, tidak transparan.
“Selain itu, terkait dalam penggunaan anggaran program kegiatan pemerintahan desa pertanggungjawabannya tidak jelas," ujarnya.
Selain itu, menurut MY, bahwa Kepala Desa, juga pernah mengutarakan keluhkesah kepada dirinya, dikatakan MY, bahwa, program kegiatan dalam hal pengajuan anggaran, yang bukan program Sekdes, pasti dipangkas anggarannya, akan tetapi, jika program yang dicanangkan Sekdes, dipastikan anggaran tidak dipangkas atau tidak ada perubahan.
“Contohnya, terkait dengan program pembuatan "Makadam" yang dibuat di atas tanah bengkok desa, yang letaknya berada di depan rumah Sekdes, dan juga letaknya menuju gudang gas menghabiskan anggaran Rp.80 Juta, dan anggaran tersebut, sama sekali tidak dipangkas atau tidak ada perubahan anggaran, selain itu,” katanya.
Dijelaskan MY, bahwa lahan yang akan diperuntukkan gudang gas terkait biaya tidak transparan, Kemudian dengan didirikan pertashop, warga dan tokoh masyarakat tidak diajak bermusyawarah, kompensasi dan biaya sewa masyarakat juga tidak mengetahui.
“Terkait dengan obyek yang dahulu pernah menjadi temuan Inspektorat Wilayah, saat itu, sekitar Tahun 2014, diinformasikan, adanya obyek yang didanai oleh 2 sumber anggaran Pemerintah Desa, yang nilainya berkisar antara Rp.50 Juta,” jelasnya.
MY menandaskan, bahwa warga berharap, anggaran yang sudah terpakai, dapat dikembalikan ke pemerintah, bukan dipakai untuk peruntukan lainnya.
“Dan masih banyak lagi, jika melihat permasalahan yang terjadi, buramnya Administrasi desa," tandasnya.
Sementara, Kepala Desa Bondowoso, Thoifur, menyambut baik kedatangan warga dan tokoh masyarakat, yang sebenarnya ia juga paham dan mengetahui berbagai permasalahan di desanya yang kompleks.
"Saya pernah diwanti-wanti dengan Camat saat itu, agar Sekdes harus memposisikan dirinya sebagai Sekdes, jangan segalanya dipegang sendiri, dan masyarakat kala itu pernah menaruh curiga terkait seleksi Sekdes yang informasinya juga tidak 'fair, karena waktu itu saya bukan panitia,jadi saya tidak tahu persisnya,” katanya.
Diungkapkan Thoifur, bahwa jika Sekdes memposisikan dirinya seolah di sekelilingnya tidak ada yang mampu, dan hanya dialah yang mampu mengerjakan segala sesuatunya.
“Hal ini berjalan seperti itu terus, lalu metode yang dibuat Sekdes seolah dibuat managemen konflik,” ungkapnya.
Diterangkan Thoifur, bahwa Sekdes telah menghadap kepada dirinya, menurut Thoifur, Sekdes terlihat gelisah, pasalnya, Sekdes mengetahui, bahwa persoalannya akan dibuka lagi oleh warga masyarakat.
“Oya mumpung saya ingat, bahwa memang saat Sekdes mengetahui, jika kasus akan mencuat lagi, terlihat gelisah dan menghadap saya, yang pada prinsipnya ingin mengundurkan diri, dan saya belum bisa memberikan jawaban saat itu, namun jika sudah menjadi pemikiran yang terbaik, monggo silahkan, dan sampai dengan saat ini, belum ada kesempatan untuk membahas terkait pengunduran diri Sekdes tersebut,” terangnya.
Di sisi lain, Tokoh masyarakat (DZ) mengatakan, bahwa jika persoalan tersebut tidak segera selesai, tidak menutup kemungkinan, warga masyarakat akan menggelar aksi menuntut Sekdes mundur secara paksa.
"Kira-kira kita rela apa tidak dengan kelakuan orang 1 ini, kira-kira kita terima apa tidak? Dari uraian tersebut jika kita tidak ada action, dan jika dalam hal ini kita akan mendiamkan permasalahan desa Bondowoso monggo, mau bobrok bodhol-dhol-dhol-dhol, tapi jika akan membuka lembaran baru maka action, jika cuma diomong-omong saja, dialog, kapan selesainya? kita sudah ada pertemuan berapa kali, dan di sini ada Kades yang bertanggung jawab desa Bondowoso, Kades kan diatasnya Sekdes kan?” katanya penuh dengan semangat.
Terpisah, Sekdes Robi, Senin (29/11/21), kepada suarakpk.com berdalih bahwa terkait uang sudah dipakai untuk kegiatan, seperti THR (Tunjangan Hari Raya) dan untuk membantu anak yatim.
"Karena alurnya dari penyerahan Kades yang lama, yakni Hadi Subroto (Alm), diserahkan kepada pemerintahan, yang saat itu Kades yang menjabat Agus Romadhon, dan saat itu staf saya mengatakan, bahwa terserah, uang tersebut diperuntukkan untuk apa, asalkan dipergunakan untuk kepentingan desa, dan terkait sumber uang tersebut saya kurang paham, akan tetapi staf saya mengatakan, sumbernya dari PADes (Pendapatan Asli Desa), jadi ya boleh saja, asal untuk kepentingan desa,” dalihnya.
Robi mengaku, terkait dengan temuan inspektorat wilayah, sudah dikembalikan, yang besarnya dirinya lupa.
“Karena uang tersebut, sebelumnya digunakan untuk THR dan santunan anak yatim, jadi sisa uangnya yang tahu bendahara,” ucapnya.
Kemudian terkait Pertashop dan gudang gas, Robi mengatakan, sudah ada musyawarah dengan tokoh masyarakat dan BPD untuk sewa lahan obyek tersebut.
“Hal itu ranahnya Kades, saya tidak mengetahui hal itu. Kemudian terkait program pemerintahan desa, menurut saya sudah sesuai semuanya," katanya
Di sisi lain, Kepala Desa menambahkan bahwa dirinya telah diberikan saran oleh warga, pertemuan dapat dilakukan di atas tanggal 20 Desember 2021.
“Pada saat ditemui warga saat itu, saya mengatakan, karena ini di Bulan Desember, maka nanti akhir Desember sekitar tanggal 20 ke atas, saya menyarankan untuk mengadakan pertemuan dengan jalan musyawarah yang melibatkan perwakilan warga, tokoh masyarakat dan beberapa perangkat desa, karena jika diadakan dalam waktu dekat ini khawatir kalau tidak konsentrasi terkait dengan pekerjaan di kantor desa yang menumpuk,” ungkapnya.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada informasi lebih lanjut terkait diadakannya pertemuan musyawarah tersebut, dan saat tokoh masyarakat mencoba untuk menanyakan dan konfirmasi ke Kades, justru Kades dinilai tidak serius dan kurang merespon permintaan warganya. (Team/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar