Salah satu warga Dusun Banyu urip Ty (60) kepada suarakpk.com, beberapa waktu lalu, Senin (17/5/2021), mengatakan jika sebelumnya dia ikut berembug dalam perencanaan pembangunan pendopo tersebut, namun pada pelaksanaan dia tidak diikut sertakan.
"Saya dulu memang di ajak musyawarah membahas rencana pembangunan pendopo itu, namun tidak dalam pelaksanaannya," katanya.
Dituturkan Ty, bahwa untuk upah pekerjapun belum direalisasikan sesuai dengan RAB, menurutnya sesuai dengan daftar pekerja ada 26 orang selama 21 hari kerja, warga pekerjapun mengeluhkan pada Ty.
Selain proyek pembangunan pendopo, warga juga menginformasikan adanya proyek program padat karya 2020, yakni untuk membuka akses jalan ke lokasi wisata dan ke pendopo tersebut, namun sampai saat ini belum ada pelaksanaan dan juga menurut warga sudah ada peninjsuan dari Dinas Pariwisata Provinsi DIY untuk menanyakan terkait program padat karya tersebut.
Di sisi lain, ketua TPK atau ketua Pokdarwis Kalurahan Jatimulyo, Suyoto, melalui pesan WhatsApp (WA) kepada suarakpk.com menjelaskan, bahwa pengerjaan pendopo sudah sesuai aturan atau RAB, bahkan semua elemen warga diikut sertakan dalam proses pembangunan, tiap Rt diambil 2 orang dan upah pekerjapun sudah dibayarkan, semua serta yang dikabarkan proyek padat karya itu adalah program pelebaran jalan juga pembuatan area parkir.
"Sangat tidak benar itu semua, yang pasti kami membangun pendopo sesuai dengan anggaran yang ada, semua melalui prosedur yang benar dan upah pekerja pun sudah terbayarkan semua," jelas Suyoto.
Sementara, hingga berita ini ditayangkan, suarakpk.com belum berhasil memperoleh konfirmasi dari Ketua RT di Dusun Banyuurip dan ke Lurah Jatimulyo.
Untuk diketahui, beberapa warga mengeluhkan proyek tersebut, dan berharap, apapun itu bentuknya, semua program pembangunan yang dibiayai oleh dana dari pemerintah agar di laksanakan sesuai aturan dan harus transparan. (Tim/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar