Mayjen TNI Rudianto : Demokrasi Harus Dikawal Dengan Penegakkan Hukum

SEMARANG, suarakpk.com – Berbagai macam potensi ancaman kedaulatan dan persatuan bangsa harus mampu diantisipasi oleh seluruh komponen bangsa, demikian disampaikan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto Focus Group Discussion IV dalam Forum Silahturahmi Perguruan Tinggi Dan Pesantren yang digelar kemarin Minggu, (4/4/2021) di Gedung Rektorat baru lantai 4 Kampus 3 UIN Walisongo Jl.  Prof Dr. Hamka No 3-5  Tambakaji Kec.  Ngalian Kota Semarang, Minggu (4/4/2021).

Pangdam IV/Dip mengajak agar para peserta memegang teguh ke Bhineka Tunggal Ika yang merupakan anugrah Tuhan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ancaman kita salah satunya adalah ancaman teritorial, kita bersama harus menjaga wilayah nusantara ini. Diketahui tanah nusantara ini memiliki banyak potensi alam," kata Pangdam.

Dituturkan Pangdam IV/Dip bahwa salah satu yang menjadi ancaman teritorial adalah sistem demokrasi yang dianut oleh suatu negara, menurutnya, secara politik hal tersebut menyimpan kerawanan yang harus menjadi perhatian. Ditandaskan Pangdam IV/Dip kerawanan politik menjadi prioritas semua pihak untuk diantisipasi agar iklim politik dan penegakan dunia hukum tetap kondusif.

"Demokrasi ini harus dikawal dengan penegakkan hukum dan regulasi yang benar agar politik menjadi lebih baik supaya hilangnya konflik-konflik di negara kita," tandasnya.

Diungkapkan Mayjen Rudianto, dengan adanya pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, Pemerintah telah berjuang dalam melawan pandemi ini. Dengan adanya vaksinasi Covid-19 diharapkan 70% penduduk Indonesia dapat di vaksin, sehingga dapat menciptakan herd imunity.

"Alhamdulillah ekonomi negara kita sudah kembali meningkat seiring adanya vaksin Covid-19" pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jateng H. Ganjar Pranowo S.H. M.IP. Para Masyayikh, para Akademisi Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat, Aster Kasdam IV/Dip, Kabintaldam IV/Dip.

(Erwanto bre/PendamIV/red)