MUNA, suarakpk.com- Banyaknya hal mengundang kekisruhan dalam proses Pilkada di Muna berbuntut panjang. Buntut dari persoalan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Muna, Kubais dilaporkan ke DKPP RI.
Beberapa Masyarakat Muna yang resah dengan ancaman ternodanya Pilkada Muna memilih menempuh jalur ke DKPP. Menurut Pelapor, Ficki, laporan ini sebagai bentuk pelajaran bagi penyelenggara pemilihan baik yang di kabupaten, kecamatan, hingga di desa/kelurahan.
"Ini bentuk pelajaran. Jangan main-main jadi Penyelenggara. Ada sumpah dan kode etik yang melekat. Harus jujur, jangan culas dan licik. Jangan sampai dikenang oleh generasi selanjutnya sebagai sosok yang negatif," tutur Ficki.
Ditanya perihal apa saja yang menjadi substansi pelaporannya, Ficki menerangkan bahwa hal itu sebenarnya diketahui oleh publik selama ini. Namun atas dorongan demi mewujudkan Pilkada Muna yang jujur, ia terdorong merangkumnya dan melaporkannya ke DKPP.
"Masyarakat Muna sudah tahu sebenarnya. Muna ini dibangun dengan nilai-nilai kejujuran. Pilkada ini bisa lancar jika semua Penyelenggara jujur. Itu yang harus kita wujudkan, makanya saya lapor ke DKPP," tegas Ficki.
Sementara itu, M.Rahman yang juga salah seorang pelapor, mengaku geram dengan Penyelenggara yang licik dan nakal. Menurutnya, proses penyelenggaraan kepemimpinan di Muna harus dilandasi dengan nilai jujur.
"Kita tidak mau calon pemimpin kita pembohong. Apalagi dimuluskan oleh oknum yang pembohong. Mari bersama kita wujudkan Pilkada Muna yang jujur. Masyarakat Muna resah dengan banyaknya kebohongan di Muna ini. Mari kita habisi bersama," tegas M.Rahman.
Menurut informasi yang diterima suarakpk, laporan DKPP RI diterima langsung oleh petugas penerima laporan di Jakarta dan akan segera diproses. Laporan ini menyangkut dugaan keberpihakan Ketua KPU Muna, Kubais yang dianggap kerap menguntungkan pasangan Calon Rusman Untung Bahrun. (Randy Yaddi).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar