Polemik di Desa Lagasa Rawan Ditunggangi Provokator

Suasana penyaluran BLT oleh Pemerintah Kabupaten Muna di Desa Lagasa.

MUNA, suarakpk.com- Adanya kabar terkait pengunduran diri yang dilakukan oleh seluruh pegawai sara Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Muna menuai polemik. Pernyataan itu dianggap merusak nama kelembagaan. Sebab, hal itu dilontarkan hanya oleh seorang oknum. Bukan secara keseluruhan pegawai sara.

"Yang bawa nama lembaga mengatasnamakan pegawai sara, itu adalah oknum. Sampai sekarang juga kita belum terima secara resmi surat pengunduran dari seluruh pegawai sara yang dimaksud," ungkap Asdam, Sekdes Lagasa didampingi Plt Kades, Jumadin disela-sela penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat terdampak Covid-19, Kamis (14/5).

Munculnya problem atas nama pegawai sara dan oknum anggota Badan Pengawas Desa (BPD), dianggap bersifat profokatif pasca pendataan penerima BLT. Pasalnya, tak sedikit warga yang sudah terdata pada bantuan lain namun juga berharap dapat menerima BLT. Makanya, dengan adanya hal itu, ditakutkan ada segelintir oknum yang ingin memanfaatkan momen untuk mengadu domba masyarakat dan pemerintah Desa.

"Oknum itu dia penerima PKH. Sebelumnya, dia memang ancam mengundurkan diri kalau tidak dapat BLT, padahal sudah dapat PKH," bebernya.

Sementara, oknum anggota BPD yang menyebut jika dirinya tidak pernah dilibatkan kala rapat Desa digelar itu, dianggap keliru. Anehnya, dari tujuh anggota BPD Lagasa, hanya oknum tersebut yang berbeda pandangan. Padahal di setiap rapat Desa sebelumnya, ia terus terlibat.

"Kita bisa perlihatkan bukti dokumen kalau dia memang selalu terlibat dalam rapat. Harusnya kalau ada beda pandangan, kita dudukan bersama untuk mencari solusinya," timpalnya.

Asdam juga menyayangkan sikap para oknum tersebut. Menurutnya, sebagai tokoh yang dituakan masyarakat, mestinya memberi pencerahan terhadap warga lainnya. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, semua kalangan harus bekerjasama dalam melawan virus mematikan asal Kota Wuhan, Negara China itu.

Bupati Muna, LM Rusman Emba menghimbau masyarakat agar tak termakan isu yang sifatnya dapat merusak persatuan. Ia menegaskan, tak ada yang dapat disembunyikan soal anggaran Dana Desa. Semua bisa dipertangungjawabkan.

"Kebersamaan masyarakat harus selalu terjaga. Jangan dengarkan profokator. Kalau perlu usir dari kampung. Dana ini memang tidak besar, tapi kita pastikan Pemerintah selalu ada untuk masyarakat. Insya Allah semua akan kebagian," kata Rusman.

Mengenai honor pegawai sara yang terbilang kecil sudah dibahas untuk dinaikkan sebesar Rp 500 ribu pada anggaran perubahan.

"Kalau ada keluh kesah, sampaikan langsung ke saya. Jangan dengarkan profokator," tandasnya. (Randy Yaddi).