Sementara dalam rapat tersebut Dprk membentuk 5 tim pengawasan tim pengawasan yaitu ketua/wakil ketua/sekretaris tugas dapil 1 dan 2.3.4.5
Dapil,adapun nama ketua pada setiap dapil
1.ketua ibrahim(pang odon)
2.ketua azhari (bg eb)
3.ketua junaidi (bg ateng)
4.ketua muhammad abdul somad
5.ketua tarmizi
Menurutnya, penugasan anggota dewan ke setiap dapil tersebut diantaranya mendasarkan pada surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar.
Dalam surat itu disampaikan, bahwa Dana Desa (DD) dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Kemudian, untuk padat karya tunai (PKDT) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Surat tersebut ditujukan langsung kepada gubernur, bupati, walikota dan para kepala desa (kades) diseluruh Indonesia.
“Penugasan 40 anggota DPRK Aceh Timur ini juga sekaligus untuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan desa secara langsung terkait Gugus Tugas Vovid-19 ditingkat kabupaten dan desa. Artinya, untuk memastikan, apakah Gugus Tugas di desa itu sudah jalan ataukah belum? Ini perlu kita pastikan,” ujar Abi Daud dari fraksi partai Aceh (PA) kepada media SUARAKPK Com.
Menurutnya, kepastian tersebut dibutuhkan karena terkait dengan penggunaan dana desa sebagaimana ketentuan dalam surat Kementerian Desa tersebut. “Nah, kita harus tahu apakah padat karya tunai dan bantuan langsung tunai itu sudah dijalankan atau belum. Kalau sudah dilaksanakan didesa, lantas seperti apa skema yang ada. Karena itu, monitoring langsung anggota dewan ke desa soal penanganan covid-19 ditingkat kabupaten dan pedesaan ini harus berjalan dengan baik.
Dengan demikian, dapat kita ketahui efektifitas Gugus Tugas Covid-19 yang dibentuk di desa,” katanya.(Dd).
Mantap
BalasHapus