MUNA, suarakpk.com- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah virus kategori pandemi yang meresahkan penduduk dunia termasuk di Kabupaten Muna. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi & Bisnis UHO melauli ketuanya, Muhammad Gustam menyoroti realokasi APBD Muna 2020. Gustam mrnjelaskan bahwa menghadapi wabah ini pemerintah memberi insttuksi melalui inpres nomor 4 tahun 2020 yang disusul inmendagri nomor 1 tahun 2020 kemudian ditegaskan pula dengan keputusan bersama Mendagri & Menkeu nomor 119/2813/SJ/nomor 177/KMK.07/2020 menginstruksikan agar pemerintah daerah merealokasi APBD guna menghadapi serangan virus ini.
"Realokasi APBD ini adalah sebuah keharusan dengan memangkas minimal 50% dari item-item kegiatan tidak prioritas atau bisa ditunda dan dilakukan tahun depan baik untuk belanja operasional, belanja barang & jasa, maupun belanja modal" terang Gustam yang dihubungi via whatsapp (14/4/2020).
Sesuai arahan Pemerintah Pusat, realokasi APBD ditujukan untuk dialihkan dalam penanganan virus corona dan dampaknya pada sektor sosial-ekonomi. Namun alih-alih mengalihkan belanja tidak prioritas untuk stimulus ekonomi-sosial, Pemda Muna malah pamer kebanggan akan belanja kegiatan pengadaan wifi gratis di 6 titik lokasi.
"Pekalah jadi abdi rakyat. Lihatlah kondisi mereka yang profesinya terdampak akibat corona ini. Lakukan pendataan, simulasi berapa kebutuhannya, simulasi berapa pembagian beban keuangan antara pemdes, pemkab, pemprov, dan pemerintah pusat. Jangan asal tetapkan realokasi sekian rupiah tapi dasar acuan tidak jelas" sindir Gustam.
Sebagaimana diketahui, Pemda Muna telah mengumumkan realokasi APBD 2020 untuk penanganan corona berjumlah total Rp24 miliar. Namun beberapa Desa di Muna terjadi keriuhan ketika masyarakat mempertanyakan pendataan yang berhak menerima bantuan stimulus. Hal ini ditengarai tidak terdatanya masyarakat miskin dan rentan miskin yang dipetakan sudah terdaftar sebagai PKH atau penerima BPNT dan mana yang tidak sama sekali belum menerima program bantuan sehingga terakomodir pada program jaring pengaman sosial.
"Pemda Muna juga jangan lupa bahwa instruksi mendagri tersebut selain realokasi APBD ditujukan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, juga ditujukan untuk atasi dampak ekonomi. Makannya validkan pendataan UMKM yang terdampak virus ini dan tetapkan bantuan stimulusnya" tutur Gustam dalam sarannya.
Gustam yang juga kader Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia(IMAI) simpul Sultra ini mengingatkan Pemda Muna bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muna dengan besaran sumbangsih 4,91%.
"Ingat, UMKM di Kabupaten Muna ini sudah mulai berkembang, jangan biarkan mereka tersungkur akibat dampak virus ini. Perhatikan mereka agar Ekonomi Daerah & Rakyat tetap berjalan" tutup Gustam. (Randy Yaddi).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar