Ketgam Sosialisasi PT Pelindo dengan warga Desa Kuala Indah Selasa 11/02/2020.
Batu Bara, suarakpk.com - Terkait rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Hub Internasional dan fasilitas penunjang Pelabuhan Kuala Tanjung, Pemerintah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara bersama Pelindo I kembali menggelar konsultasi publik di Balai Desa Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara, Selasa 11/02/2020.
Acara Konsultasi Publik dihadiri oleh Sekertaris Daerah (Setda) Batu Bara merangkap Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Sakti Alam Seiregar SH beserta Tim Persiapan Pengadaan Lahan, Perwakilan Pelindo I Asih Kurnia, Perwakilan PT PPK Budi Setiadi, perwakilan Pemkab Batu Bara Arif Hanafiah, Perwakilan BPN Asahan, Camat Sei Suka, unsur Kepolisian, unsur TNI, unsur Pemerintahan Desa Kuala Tanjung, dan pemilik lahan yang terkena dampak rencana pembangunan.
"Konsultasi Publik ini hanya sebatas untuk menyetujui lokasi Kuala Tanjung dan Kuala Indah untuk dijadikan atau dibangun pertamina, soal harga kita belum bicara, kita masih bicara soal kesepakatan lokasi saja," ucap Setda Batu Bara, Sakti Alam Siregar
Dalam kegiatan yang dibagi menjadi dua sesi tersebut, ternyata menyisakan bangku kosong, terutama pada sesi konsultasi Publik untuk Waga Dusun III, IV, dan V Desa Kuala Tanjung.
Konsultasi dimaksud hanya dihadiri belasan orang itu akhirnya, disela konsultasi satu persatu warga keluar dari ruangan pertemuan dan meninggalkan Balai Desa Kuala Tanjung.
Dan yang tersisa hanya pihak penyelenggara atau pemateri Konsultasi Publik yang akhirnya berhadapan dengan bangku kosong sepi peminat.
"Yah sekarang gini aja pak, kalau harganya cocok kami setuju," kata seorang wanita warga Dusun V Kuala Tanjung sembari berlalu.
Sebelumnya, pada sesi pertama kegiatan Konsultasi Publik bagi dusun I dan II Desa Kuala Indah yang dimulai pukul 09:30 wib, ratusan warga sempat antusias menghadiri kegiatan. Namun akhirnya sebagaian warga kembali menerima rasa kecewa atas undangan Konsultasi Publik yang tidak merata.
"Bagaimana undangan ini tidak merata, undang undang mengatakan negara wajib melayani Publik, saya sebagai warga biasa saya ingin mempertanyakan ini kepada kepala desa," ucap Farul Warga Dusun I Desa Kuala Tanjung.
(muhammad amin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar