KADINKES Sumenep Mangkir Panggilan Komisi IV DPRD, Pengunjuk Rasa Bubarkan Diri - SUARAKPK

BERITA HARI INI

Home Top Ad


Penghargaan dari Kedubes Maroko


 

06 Desember 2019

KADINKES Sumenep Mangkir Panggilan Komisi IV DPRD, Pengunjuk Rasa Bubarkan Diri

SUMENEP, suarakpk.com - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Agus Mulyono tidak memenuhi panggilan Anggota Komisi IV DPRD untuk audiensi menuntut kesetaraan dalam kesejahteraan honor yang diterima. Para Bidan menilai selama bertugas honor yang diterima masih  dibawah ketentuan surat edaran Gubernur Jawa Timur.

Forum Komunikasi Pondok Kesehatan Desa (Forum Ponkesdes) se-Kabupaten Sumenep  saat meluruk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jumat (6/12/2019) siang, belum menemukan kejelasan karena Agus Mulyono selaku Kadis mangkir dalam panggilan tersebut.

Kedatangan para perawat yang tergabung Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumenep untuk memperjuangkan nasib belum menemukan titik terang. Pasalnya, anggota Komisi IV DPRD Sumenep tidak bisa melanjutkan tuntutan Forum Ponkesdes selama Kepala Dinas Kesehatan tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Salah satu anggota Forum Ponkesdes yang ikut dalam demo itu menyebutkan, tidak datangnya pihak Dinas Kesehatan dalam audiensi di ruang Komisi IV menjadi kendala pembahasan.

Salah satu anggota komisi IV Suharinomo dari partai Amanat Nasional menjelaskan Komisi IV sudah mengirim surat secara resmi ke dinas kesehatan. "Kalau memang kepala dinas mengindahkan panggilan untuk audiensi tidak diindahkan, maka dewan akan sidak ke Dinkes," ungkap Suhari dengan penuh kekecewaan.

Sementara perwakilan dari Dinkes sekaligus Ketua PPNI Sumenep, Nur Insan mengatakan, kedatangan para perawat ke Kantor DPRD Sumenep yaitu untuk menindak lanjuti surat Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa dengan Nomor 5656 Tanggal 29 April 2019.

Para perawat yang dikontrak pemerintah daerah menggunakan dana sharing dari pemerintah provinsi sebesar 50 persen itu meminta diperlakukan sama seperti halnya bidan.

“Kami ke sini hanya mau audiensi untuk teman-teman perawat kontrak supaya dapat perlakuan sama oleh pemerintah kabupaten,” ujar Nur Insan.

Ia menegaskan, tugas perawat sama seperti halnya bidan adalah satu desa satu perawat. Makanya, para parawat itu ingin diperlakuan sama oleh pemerintah untuk menjadikan mereka Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa ada ujian seperti yang dilakukan pada bidan.

“Kedatangan ke DPRD ini berharap agar wakil rakyat ini bisa juga memberikan tekanan, atau dorongan terhadap pemerintah supaya ke depan perawat kontrak dapat perlakuan yang sama seperti profesi yang lain,” harapnya.

Sampai berita ini diturunkan para Bidan berharap agar dapatnya kepala Dinas Kesehatan yaitu Agus Mulyono  memenuhi panggilan tersebut, biar ada kejelasan.

Para bidan mengancam jika kepala Dinkes tetap tidak mau untuk audiensi, akan mendatangkan massa yang lebih banyak.

Sementara itu kepala Dinkes saat dihubungi awak media melalui telpon selulernya, tidak aktif.
(AJ)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HUT SUARAKPK Ke 9 (2018)