SOFIFI, suarakpk.com - DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai menelisik permasalahan yang terjadi di Pemprov berdasarkan temuan BPK RI perwakilan provinsi Maluku Utara (Malut).
Ketua Panja LHP Sahril Tahir mengatakan, dalam tahap awal kerja Panja bakal lebih dahulu menelusuri temuan BPK di dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Malut yang mencapai hingga miliaran rupiah." Besok (hari ini,red) Kita akan lakukan kunjungan kerja di SMK 2 Ternate dan SMK Maritim yang berada di Jati,"ucap anggota DPRD Dapil Halut-Morotai itu via handphone, Selasa kemarin.
Ditegaskan Politisi Gerindra Malut ini, kedua sekolah menengah atas ini menjadi sasaran Panja LHP, karena dalam dokumen LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 memuat volume kegiatan ada yang kurang sehingga menjadi temuan."Nominal temuan ini bervariasi mulai dari Rp 300 juta, Rp 700 juta hingga miliaran sehingga perlu dilakukan pengecekan langsung,"tegasnya.
Dikatakannya, dalam temuan BPK RI bukan hanya kegiatan di SMK yang berada di kota Ternate, melainkan juga di wilayah kabupaten kota lain di Malut. Karena itu, Panja berjanji akan menyusuri semua sekolah menjadi temuan BPK."Setelah Ternate baru kita Kabupaten Halmahera Barat dan seterusnya,"tutupnya.(rd).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar