PATI, suarakpk.com – Aktifis penggiat tolak pungutan liar asal pati, Riyanta, SH, mengkritisi adanya pungutan pada pengurusan Program Proana. Dirinya sangat menyayangkan pejabat publik yang menarik pungutan liar terhadap pembuatan sertifikat PRONA khususnya didaerah Pucak Wangi Rt. 02 Rw.03 sekitar 650.000 dan ada tambahan lagi.
“Berkaitan dengan Undang-Undang anti korupsi penarikan seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Ini merupakan kesalahan sosial. Hendaknya pejabat-pejabat yang menarik pungutan seperti ini harus segera sadar.” Terangnya kepada suarakpk.com pada hari kemarin Kamis (5/4).
Riyanto juga mengajak agar warga masyarakat khususnya Warga Desa Pucak Wangi, untuk mulai bangkit melawan penindasan pungutan liar yang penting tidak fitnah.
Dia juga menjelaskan kalau nantinya bukti sudah lengkap mari kita sama sama ke polres dan Kejari Pati untuk biar diproses secara hukum yang berlaku.
Dia juga mengatakan dalam hal ini, kita tidak bisa menggantungkan penyidik KPK karena sumber daya manusianya yang masih sangat terbatas. Hal ini harusnya didasarkan pada pemahaman rakyat sendiri dan didukung oleh peranan civil society maupun media massa untuk mencerdaskan kehidupan rakyat.
“Ayo rakyat dipintarkan, kalau cerdas, rakyat tidak akan jadi korban,” lanjutnya lagi. (Bambang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar