MUNA BARAT, suarakpk.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Muna Barat monitoring sejumlah posko penerimaan pengaduan Daftar Pemilih. Keberadaan posko tersebut sebagai upaya untuk menampung keluhan bagi masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, tetapi belum masuk dalam daftar pemilihan.
Anggota Komisioner Panwaslu Mubar Waode Muniati Rigato, mengatakan hal ini juga di lakukan untuk memberikan jaminan perlindungan hak konstutisional kepada setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pada 27 Juni 2018. Selain itu juga sebagai tindak lanjut intruksi Bawaslu Provinsi tentang pembentukan Posko penerimaan pengaduan daftar pemilih pemilihan (P2DP2) melalui intruksi kepada Panwascam dan PPL.
Nantinya Panwas Mubar juga akan melakukan monitoring di seluruh Posko Pengaduan data pemilih yang tersebar di masing - masing Kecamatan dan Desa se kabupaten muna barat. Posko tersebut juga sudah dilengkapi dengan call center sebagai layanan aduan.
Kordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan ini juga meminta kepada masyarakat dapat melaporkan ke Panwas terkait jika masih ada WNI yang telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPS, dan juga WNI yang sudah terdaftar dalam DPS namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih misalnya pemilih yang sudah meninggal, Pindah domisili, WNI yang belum memiliki Ktp el atau Suket untuk memilih.
"Jadi masing-masing Panwascam dengan dibantu Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk secara bergantian melakukan piket setiap harinya dari jam 08.00 sampai 17.00 Wita," Jelasnya.
Kita juga sangat berharap kepada PPL untuk melakukan pengawasan dgn ikut mencermati DPS yg sdh diumumkan oleh PPS," tutupnya. (Randy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar