SOFIFI, suarakpk.com - Rencana Plt gubernur Malut melakukan lelang jabatan pada 8 (delapan) OPD, diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Buyung Rajilun, Kepala Dinas Kehutanan Syukur Lila, Kepala Dinas Perhubungan Ismail Syahbuddin, Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Armin Zakaria, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Saifudin Djuba, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Jafar Ismail, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Jamdi Tomagola dan Kepala Satuan Pamong Praja M. Alfi Sahar, rencana Plt Gubernur itu ditanggapi oleh sekretaris daerah Pemprov Malut Muabdin Radjab, sekprov pada saat dikonfirmasi wartawan tadi pagi dikantor gubernur Malut di Gosale Puncak Kota Sofifi, Rabu (28/3) menganggap informasi tersebut belum diketahui,"Itu hoax, belum ada yang laporkan ke saya tentang adanya lelang jabatan,"katanya.
Sekprov sendiripun mengakui rencana Plt gubernur Malut untuk melakukan lelang jabatan yang dianggendakan bulan April 2018 nanti belum pernah dibicarakan dengan dirinya,"Tidak ada, belum ada yang menginformasikan kepada saya, tidak ada, informasi itu belum sampai kepada saya. Belum ada penegasan dari saya tentang lelang jabatan,"tegasnya.
Lanjut mantan kepala inspektorat Malut ini menegaskan bahwa pemerintah saat ini konsentrasi mensukseskan pemilihan kepala daerah yang sementara tahapannya sudah berjalan dan dirinya beranggapan untuk saat ini jangan dulu menambah beban pemerintah,"Untuk kondisi saat ini saya fokus pilkada, jangan sekarang, sementara jangan dulu mengganggu yang lain jangan sampai, sebenarnya itu tidak mengganggu, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini BKN, KSN dan mendagri apakah dengan hadirnya Plt ini kita bisa melakukan lelang jabatan atau tidak,"ujarnya.(RD).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar