NIAS UTARA, suarakpk.com - Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi E-Planning Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) di Kabupaten Nias Utara tahun 2018 melalui Bappeda Kabupaten Nias Utara, dibuka secara resmi oleh Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara yang dilaksanakan diaula Kantor Bupati Nias Utara hari Senin 26 Februari 2018 Pukul 09.00 WIB, Selasa (27/2/2018).
Laporan Kepala Bappeda Kabupaten Nias Utara Yusman Zega A.Pi, MSi menyampaikan, maksud pelaksanaan kegiatan sosialisasi E- Planning ini yaitu untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias Utara melalui Aplikasi E-Planning, sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat di Kabupaten Nias Utara.
Tujuannya yaitu Memberikan informasi dan pemahaman terkait perencanaan yang berbasis Elektronik kepada para Stekholder, meliputi Pemerintah Daerah, SKPD, DPRD dan Masyarakat, Memberikan informasi dan pemahaman tentang tata cara pembangunan daerah dalam beberapa level dan tahapan penerapannya pada Aplikasi E-planning, Memberikan informasi dan pemahaman dalam pencegahan terjadinya korupsi dalam tahap perencanaan dan peleksanaan pembangunan.
Sambutan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Fangatulo Zega menyampaikan bahwa Lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara mendukung Pogram Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nias Utara melalui sosialisasi E-Planning (SIPPD) yang dilaksanakan pada hari ini, kita berharap Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang membidangi hal ini dapat semakin meningkat sehingga proses perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nias Utara mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, ujar Fangatulo Zega.
Arahan dan bimbingan Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara menyampaikan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembengunan Daerah; dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka setiap pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan diantaranya Renstra, Renja, RKPD, Lakip/LK serta dokuman evaluasi perencanaan pembangunan.
Hal ini menjadi dasar hukum yang membuktikan keseriusan pemerintah terhadap perencanaan mulai dari tingkat pusat sampai daerah yang diupayakan melalui sistem perencanaan pembangunan yang berbasis teknologi informasi selanjutnya dokumen Perencanaan dari kegiatan perencanaan Pemerintah Daerah yang terdiri dari: RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, RKP, dan Renja yang harus di buat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, jelas Nazara.
Berdasarkan dari apa yang dikemukakan diatas, maka dalam proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan sangatlah penting sehingga kita dapat bekerjasama dalam menerapkan sistem perencanaan yang berbasis elektronik (E-Planning). Melalui E-panning ini proses dan tahapan perencanaan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD akan terhimpun secara terencana dan terdokumentasikan sesuai tahapannya, hal ini juga merupakan bentuk pengoptimalan partisipasi masyarakat yang akan berdampak pada penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, hasil dari perencanaan tersebut yaitu Integrasi Data, Sistematis dan terstruktur, Sinkronisasi Data, Data Record, tandas Bupati. (nosan Z).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar