MUNA, suarakpk.com - Kementrian Indonesia melalui Pemerintah Daerah (Pemda) di masing-masing daerah memberikan program bantuan bedah rumah kepada masyarakat yang sudah dijalankan sejak beberapa waktu lalu. Program bantuan ini ditujukan khusus untuk masyarakat kurang mampu. Namun, kenyataannya apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Hal ini diperkuat dengan adanya dugaan tindakan tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Seperti apa yang diungkapkan oleh salah seorang penerima program bantuan di kelurahan Watonea, kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menuding bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat di dalam penerimaan program bantuan bedah rumah tersebut.
Ditemui oleh awak media, Kamis 18 Januari, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (DPP) kabupaten Muna, Hayadi menjelaskan kalau dirinya yakin tidak ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan tersebut. Dan juga dia sudah memberikan rekomendasi teguran kepada pihak fasilitator untuk bekerja sesuai juknisnya masing-masing.
"Saya sudah buatkan rekomendasi penyampaian teguran kepada pihak PPL, PPK, fasilitator dan penyedia barang agar bekerja sesuai juknis begitu pula kepada staf terkait agar jangan sekali sekali kerja tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Jadi saya yakin tidak ada PNS yang menerima bantuan, kalau ada saya akan panggil dan kroscek dulu," ungkapnya.
Hayadi juga menambahakan, yang berhak mendapatkan bantuan itu adalah warga yang berumur 58 tahun keatas dan kelainan jiwa, dalam satu kelompok itu 5 orang atau 10 Kepala Keluarga (KK) dan untuk pekerjaan, dikerjakan sendiri, namun anehnya, warga meminta upah atas pekerjaan yang mereka lakukan ini.
"Mereka lah yang buka rekening bantuan dan rapat yang kita bahas kemarin dikementrian pengalaman dulu pernah dikasih dalam bentuk uang namun disalah gunakan dan tdk tepat sasaran sehingga tahun 2017 kemarin dirubah lagi juknisnya dan tidak tau untuk tahun ini lagi," pungkasnya. (Randy).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar