YOGYAKARTA, suarakpk.com - Usai meresmikan kantor DPW PBB (Partai Bulan Bintang) DIY, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengadakan konferensi pers di kantor DPW Jalan Masjid no. 1 Pakualaman Yogyakarta, Sabtu (09/09).
Dalam konferensi pers tersebut ketua umum PBB menyikapi perkembangan terakhir perihal putusan MK.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.
Pasal tersebut menjelaskan bahwa syarat cagub dan cawagub Yogyakarta harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.
Kata 'istri' dalam aturan tersebut resmi dihapus karena dinilai diskriminatif karena seolah memberikan syarat bahwa raja dan Gubernur di Yogyakarta harus laki-laki.
Yusril mengatakan dalam hal ini hanya dimintai pendapat. "Masalah intern Jogja seharusnya pemerintah atau dalam hal ini Undang-Undang jangan mencampuri terlalu jauh, mau Gubernur laki-laki atau perempuan saya tidak mempersoalkan, karena itu merupakan hak prerogatif sebagai keistimewaan Yogyakarta," katanya.
Lebih lanjut Yusril berkata, "Perlakuan untuk Yogyakarta berbeda dengan daerah lain, hendaknya seperti apapun keputusan masyarakat Jogja, di sini Sultan HB X, itu kewenangan yang harus di hargai," lanjutnya.
Sementara itu menjawab pertanyaan salah satu Wartawan perihal perkembangan PBB (Partai Bulan Bintang) yang di sinyalir stagnan, Yusril mengungkapkan bahwa itu tidak benar.
"Sebenarnya ada 3 permasalahan sepele yang membuat Tahun 2014 PBB tidak lolos verifikasi, tapi setelah saya ajukan gugatan ke MK, gugatan tersebut dikabulkan. Sementara waktu gugatan saya di menangkan oleh MK pemilu tinggal 1 bulan lagi, jadi semua pengurus yang di daerah kelabakan, karena tidak ada persiapan dalam pencalegan," tegas Yusril.
Dengan didampingi ketua DPW PBB DIY Hjh. Sitoresmi Prabuningrat, Yusril berjanji akan sering pergi ke daerah-daerah termasuk Yogyakarta.
"Pada akhir bulan Desember kepengurusan DIY harus sudah terlengkapi, dan awal bulan Januari 2018 kita adakan pelantikan semua pengurus. Hal ini kita lakukan agar menjadi penyemangat pengurus di daerah," pungkasnya.
(Sumadi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar