BATU BARA, suarakpk.com - Plh Kadispenda Batu Bara Attaruddin didampingi Andri Adc Asisten 3 Sosialisasi Validasi data PBB, Selasa (22/08) di aula Kantor Camat Kecamatan Medang Deras.
Dalam hal ini Pemkab Batu Bara meminta kepada seluruh Kades dan Lurah yang ada di kecamatan Medang Deras untuk dapat secepatnya memvalidasi data piutang PBB.
Camat Medang Deras Ramlis, S.H mengharapkan data yang akan datang lebih sesuai dengan data warga yang ada karena data yang akan ikut pesta demokrasi nantinya akan disesuaikan dengan pendataan E-KTP.
" Kepada kades melalui Kadus diharapkan secepatnya dapat memfasilitasi warga yang belum melakukan perekaman E-KTP, " pinta camat.
Dalam kesempatan itu, Plh Kadispenda Batubara Attaruddin menyampaikan salam dari Bupati dan beliau mengharapkan kepada Kadus dapat benar benar berpartisipasi dalam memvalidasi data PBB masyarakat.
Menurut Attaruddin, Pemkab Batu Bara sudah mengalami 9 kali pemeriksaan yang dilakukan BPK dan hasilnya dinyatakan discleimer.
"Discleimer yang didapat karena selama ini, Pemkab Batu Bara belum pernah memvalidasi data PBB yang terutang yang ada di Desa dan Kelurahan yang ada dikecamatan masing masing." tambah Attaruddin
"Dengan adanya validasi yang akan dilakukan maka diharapkan Pemkab Batu Bara bisa mendapatkan audit BPK dengan WTP." harap Attaruddin
"Pihaknya juga menghimbau supaya dalam memvalidasi data semua kades tidak berandai andai dalam memvalidasi data diharapkan data dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya dan jangan berandai andai" himbaunya
Lanjut Attaruddin menjelaskan dalam memvalidasi data PBB, Pemkab Batu Bara tidak mempunyai anggaran dan pak Bupati berharap dapat selesai dalam beberapa hari
" dalam validasi data kita kerja bakti saja karena pemkab Batu Bara tidak mempunyai anggaran dan pak OK berpesan supaya data tersebut selesai dalam 1 Minggu dan mudah-mudahan dapat selesai secepatnya" tukas Asissten
Data Validasi yang diberikan pada waktu lalu nenurut Plh Kadispenda tidak valid karena tidak ada tanda tangan dari Pemerintahan Desa dan Kelurahan " terus terang data yang bapak berikan saat itu tidak Valid karena tidak ada tanda tangan dari pak kades dan lurah" jelas nya
Safi'i, Kadus Pematang Nibung mempertanyakan PBB yang diatas 1 juta kenapa diambil langsung pihak Pemkab. "Mengapa PBB yang 3 jutaan diambil pihak Dispenda, ada apa ini," tanya Safi'i.
Nuraini dari Desa Aek Nauli juga pertanyakan tentang buku pajak PBB hanya dikeluarkan setengah dari yang ada." Mengapa di desa kami buku pajaknya hanya keluar separuh?" tanya Nuraini.
"Dalam hal ini," kata Attaruddin "Pihak desa hanya memvalidasi dan masalah yang ditanyakan disimpan dulu, dan saya akan berkoordinasi dengan orang diatas saya " ucap Attaruddin sembari tertawa kecil.
Acara tersebut dimulai pukul 15.00 wib yang dihadiri Kades, Lurah dan Kadus se-kecamatan Medang Deras. (Hotma)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar