SRAGEN suarakpk.com - Pembangunan gedung di Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, menyisakan sejumlah pertanyaan. Proyek yang berlangsung secara bertahap sejak 2021 hingga 2026 itu tercatat memiliki akumulasi alokasi anggaran sekitar Rp1,67 miliar berdasarkan penelusuran data pada aplikasi Jaga.id.
Di lapangan, bangunan berukuran sekitar 20 x 42 meter tersebut telah berdiri dengan bentuk gedung besar. Namun, sejumlah bagian masih belum selesai. Pintu dan jendela belum terpasang, sementara pekerjaan lantai juga belum sepenuhnya terwujud.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan, berapa anggaran yang benar-benar telah direalisasikan, dan kapan gedung tersebut dapat diselesaikan?
Penelusuran data pada aplikasi Jaga.id menunjukkan, kegiatan pembangunan atau rehabilitasi balai desa/balai kemasyarakatan di Desa Saradan tercatat dalam beberapa tahun anggaran.
Pada 2021, anggaran yang tercatat sebesar Rp254.307.123.
Dua tahun kemudian, pada 2023, terdapat dua entri kegiatan senilai Rp21 juta dan Rp352.519.024. Totalnya Rp373.519.024.
Pada 2024, kembali terdapat dua entri, masing-masing Rp205.567.218 dan Rp346.676.791. Jumlahnya Rp552.244.009.
Sementara pada 2025, dua entri anggaran tercatat sebesar Rp302.812.700 dan Rp103.659.550. Totalnya Rp406.472.250.
Adapun pada 2026, terdapat dua pencatatan senilai Rp35.021.900 dan Rp49.409.700, dengan jumlah Rp84.431.600.
Jika seluruh pencatatan tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp1.670.974.006.
Angka tersebut merupakan akumulasi estimasi berdasarkan data aplikasi Jaga.id. Nilai itu belum dapat serta-merta dianggap sebagai jumlah uang yang telah dibelanjakan untuk pekerjaan fisik. Diperlukan pencocokan dengan APBDes, dokumen pelaksanaan anggaran, laporan realisasi, serta pertanggungjawaban setiap tahun.
Pembangunan Berjalan Bertahap
Kepala Desa Saradan, Iswanto, menjelaskan bahwa pembangunan gedung tersebut dimulai pada 2021. Pekerjaan awal, menurut dia, berupa pembangunan talud keliling.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Kamis, 19 November 2026, Iswanto mengatakan pembangunan kemudian kembali dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya hingga berlanjut pada 2026.
Ketika dimintai penjelasan mengenai rincian anggaran dan tahapan pekerjaan, Iswanto menyarankan agar tim media mendatangi kantor desa dan menghubungi sekretaris desa.
Ia mengatakan perlu membuka kembali buku administrasi karena tidak hafal secara terperinci angka maupun rincian kegiatan yang ditanyakan.
Keesokan harinya, Jumat, 20 November 2026, tim media mendatangi kantor Desa Saradan untuk meminta keterangan lebih lanjut.
Sekretaris desa membenarkan bahwa pembangunan telah dimulai sejak 2021. Ia menyebut pandemi Covid-19 menjadi salah satu kendala pelaksanaan pekerjaan. Pada 2022, menurut keterangannya, pembangunan tidak terlaksana.
Namun, ketika dimintai penjelasan mengenai rincian penggunaan anggaran, tahapan pekerjaan, dan kesesuaian antara perencanaan dengan kondisi bangunan, sekretaris desa belum memberikan keterangan lebih lanjut.
Ia meminta tim media terlebih dahulu meminta izin kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen jika membutuhkan informasi tambahan.
Peruntukan dan Realisasi Perlu Diperjelas
Persoalan lain yang perlu mendapat penjelasan adalah peruntukan pembangunan.
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebut bangunan tersebut direncanakan sebagai gedung serbaguna. Sementara data yang ditelusuri melalui Jaga.id mencantumkan nomenklatur kegiatan pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan.
Perbedaan penyebutan tersebut belum tentu menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Namun, dokumen perencanaan perlu dibuka untuk mengetahui secara pasti jenis kegiatan, fungsi bangunan, serta kesesuaian penggunaan anggarannya.
Begitu pula dengan kondisi fisik bangunan yang belum selesai. Tanpa mengetahui Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan tahapan pelaksanaan setiap tahun, belum cukup dasar untuk menyimpulkan adanya penggelembungan anggaran atau mark up.
Dugaan tersebut memerlukan pemeriksaan berdasarkan data dan bukti, bukan hanya penilaian terhadap tampilan bangunan.
Pengawasan atas Uang Desa
Pembangunan fasilitas publik menggunakan anggaran desa semestinya dapat dipantau masyarakat. Transparansi tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga peruntukan, pelaksanaan, hasil pekerjaan, dan manfaatnya.
Dalam kasus Desa Saradan, akumulasi pencatatan anggaran sekitar Rp1,67 miliar selama beberapa tahun patut ditelusuri lebih lanjut, terutama untuk memastikan kesesuaian antara dokumen anggaran dengan realisasi fisik di lapangan.
Tim media berharap pemerintah desa bersedia memberikan akses informasi mengenai APBDes, RAB, laporan realisasi, serta dokumentasi perkembangan pembangunan dari tahun ke tahun.
Inspektorat Kabupaten Sragen juga diharapkan dapat melakukan penelaahan atau pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
Jika ditemukan bukti penyimpangan, penanganan dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sampai berita ini disusun, belum terdapat bukti pemeriksaan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya mark up maupun kerugian keuangan negara dalam pembangunan tersebut.
Persoalannya bukan semata-mata gedung yang belum selesai. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran desa memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Sebab, ketika uang publik digunakan, masyarakat bukan hanya berhak melihat hasil pembangunan. Mereka juga berhak mengetahui bagaimana uang itu direncanakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan.(Tim/red)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar