BOYOLALI, suarakpk.com – Pembangunan Pasar Karanggede, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, yang menelan anggaran sebesar Rp24.999.777.000 dari APBD Kabupaten Boyolali, mulai menjadi sorotan. Proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Boyolali tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hingga pengawasan mutu material bangunan.
Berdasarkan pantauan langsung tim media di lokasi proyek pada Kamis (5/11/2026), ditemukan sejumlah pekerja yang melakukan aktivitas pembangunan tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) secara memadai.
Beberapa pekerja terlihat menjalankan pekerjaan fisik di area proyek yang memiliki potensi risiko kecelakaan, termasuk pekerjaan konstruksi dan aktivitas di ketinggian. Namun, penggunaan helm keselamatan, sepatu pelindung, rompi keselamatan, serta perlengkapan pengaman lainnya tampak belum diterapkan secara menyeluruh.
Kondisi tersebut tentu patut menjadi perhatian serius. Sebab, keselamatan pekerja bukan persoalan sepele yang bisa dikesampingkan demi mengejar target penyelesaian pekerjaan. Terlebih, proyek pembangunan pasar dengan nilai anggaran hampir Rp25 miliar seharusnya menjadi contoh penerapan standar keselamatan kerja yang baik.
Kewajiban K3 Bukan Sekadar Formalitas
Persoalan penggunaan APD sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja sesuai standar yang berlaku dan memberikannya secara cuma-cuma. Sementara Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa pekerja maupun orang lain yang memasuki tempat kerja wajib menggunakan APD sesuai potensi bahaya dan risiko pekerjaan.
Artinya, kewajiban penerapan K3 bukan hanya berada di pundak pekerja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pengusaha, kontraktor, serta pengurus yang mengendalikan kegiatan pekerjaan.
Apabila pekerja tidak menggunakan APD meskipun telah disediakan dan diberikan pengarahan, perusahaan dapat menerapkan pembinaan maupun tindakan disiplin sesuai peraturan perusahaan atau ketentuan kerja yang berlaku.
Sebaliknya, apabila kontraktor atau pengurus tidak memenuhi kewajiban penyediaan dan pengelolaan APD, terdapat konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permenakertrans tersebut, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Dengan demikian, pihak pelaksana tidak bisa menganggap persoalan APD sebagai hal biasa. Pengawasan, pembinaan, hingga penghentian sementara aktivitas pekerjaan yang tidak aman perlu dilakukan apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan pekerja.
Selain persoalan K3, tim media juga menemukan hal lain yang perlu mendapatkan penjelasan dari pihak pelaksana, yakni proses pencampuran material untuk pekerjaan pasangan batu pondasi dan pasangan bata.
Di lokasi, proses pengadukan semen dan pasir terlihat dilakukan secara manual. Dari pengamatan tersebut, tim mempertanyakan bagaimana standar takaran material diterapkan serta sejauh mana pengawasan teknis dilakukan terhadap pekerjaan tersebut.
Memang, penggunaan metode pengadukan manual tidak serta-merta membuktikan bahwa mutu bangunan tidak memenuhi standar. Namun, setiap pekerjaan konstruksi tetap harus mengacu pada spesifikasi teknis, komposisi campuran, serta ketentuan mutu yang tercantum dalam dokumen kontrak.
Karena itu, konsultan pengawas dan pihak DPUPR perlu memberikan penjelasan mengenai standar campuran yang digunakan, hasil pengujian material, serta mekanisme pengendalian kualitas pekerjaan di lapangan.
Jangan sampai proyek yang menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar justru menyisakan persoalan kualitas bangunan yang baru diketahui setelah pasar selesai dibangun dan digunakan masyarakat.
Untuk memperoleh penjelasan sekaligus memberikan ruang klarifikasi, tim media mendatangi kantor direksi keet di area proyek guna menemui pihak pelaksana, yakni PT RAMADIKA MANDIRI – PT MUTIARA ELWAN PERKASA (KSO).
Namun, upaya konfirmasi tersebut belum membuahkan hasil.
Saat ditanyakan mengenai keberadaan pelaksana maupun penanggung jawab lapangan, salah seorang staf di lokasi menyampaikan bahwa pihak yang dimaksud sedang berkeliling area proyek.
Tim kemudian menunggu kesempatan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Akan tetapi, beberapa orang yang berada di kantor direksi keet justru meninggalkan lokasi secara bergantian. Hingga tim meninggalkan tempat tersebut, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai temuan K3 maupun standar mutu pekerjaan yang dipertanyakan.
Sikap tersebut tentu sangat disayangkan. Sebab, proyek yang dibiayai dari APBD merupakan pekerjaan untuk kepentingan publik. Keterbukaan informasi dan kesediaan memberikan penjelasan kepada masyarakat, termasuk kepada media, merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pelaksanaan proyek.
Dengan nilai kontrak yang mencapai hampir Rp25 miliar, pengawasan terhadap pembangunan Pasar Karanggede semestinya dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
DPUPR Kabupaten Boyolali selaku perangkat daerah yang menangani proyek tersebut perlu turun langsung untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan keselamatan kerja.
Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat progres pembangunan secara fisik. Penerapan K3, kelengkapan APD, kualitas material, komposisi campuran, serta hasil pekerjaan struktur juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media belum mendapatkan keterangan resmi dari DPUPR Kabupaten Boyolali maupun pihak kontraktor pelaksana terkait sejumlah temuan tersebut.
Tim suarakpk.com akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk meminta penjelasan mengenai penerapan K3 dan pengendalian mutu pembangunan.
Uang yang digunakan untuk membangun fasilitas publik adalah uang rakyat. Karena itu, keselamatan pekerja, kualitas bangunan, dan transparansi pelaksanaan proyek bukanlah sesuatu yang bisa ditawar.(Tim/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar